Muchlis DPRD PKB ‘Meledak’ di Komisi I: BPD Wajib Dilibatkan, Desa Bukan Milik Kepala Desa Saja

Probolinggo, KabarBromo66.com – Suasana ruang Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo mendadak menghangat, Rabu (4/6/2025). Bukan karena kericuhan fisik, tapi oleh derasnya aspirasi yang dilontarkan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Probolinggo. Isinya? Sebuah seruan serius untuk membenahi relasi dan peran strategis BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.

Sorotan ini mencuat dalam forum dengar pendapat yang dihadiri oleh Muchlis, S.Pd., anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo dari Komisi I. Kepada KabarBromo66.com, Muchlis menyatakan apresiasinya atas kegigihan para anggota BPD dalam menyuarakan keresahan dan harapan mereka.

“Teman-teman BPD ini tidak semata-mata menuntut hak tunjangan. Tapi lebih dari itu, mereka ingin memperbaiki wajah desa. Mereka ingin dilibatkan secara utuh,” ujar Muchlis dengan nada serius.

Menurutnya, selama ini banyak desa mengalami kendala dalam menyampaikan program ke masyarakat lantaran minimnya pelibatan BPD sebagai pengawas dan perwakilan masyarakat desa. Ketidakterlibatan BPD, lanjutnya, berpotensi memunculkan masalah serius dalam hal transparansi anggaran hingga efektivitas kebijakan desa.

“BPD ini sebenarnya punya peran vital. Mereka bisa jadi pengawal utama program-program desa. Kalau kepala desa kerja sendiri, ya kasihan. Padahal dalam Undang-Undang jelas disebutkan bahwa BPD harus mendapatkan perhatian, termasuk hak-haknya,” tegasnya.

Muchlis juga menyoroti perbandingan dengan daerah lain, seperti Situbondo, yang disebut telah memberikan alokasi hingga 15% dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tunjangan BPD. Sementara di Kabupaten Probolinggo, angka ini masih minim dan belum terstandar secara ideal.

“Barusan sudah kami tampung semua tuntutan BPD ini. Akan kami teruskan ke PMD, Inspektorat, dan langsung ke Gus Bupati. DPRD akan kawal ini,” tandasnya.

Ia pun mengajak semua pihak memandang desa sebagai barometer keberhasilan pembangunan daerah. “Kalau desanya bagus, pemerintahan pasti dinilai berhasil. Bahkan Presiden Prabowo bilang: kalau desanya kuat, Indonesia pasti kuat. Jadi mari kita kuatkan desa melalui BPD,” pungkasnya.