Kategori: politik

Probolinggo, KabarBromo66.com – “Saya hadir di sini untuk mendengar langsung suara panjenengan semua. Apa yang menjadi keresahan masyarakat akan saya bawa dan perjuangkan di DPRD,” ujar H. Andi Suryanto Wibowo, S.E., M.M., saat membuka agenda Reses Tahap III Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025, Senin (14/7/2025) sore, di salah satu rumah warga Desa Klaseman, Kecamatan Gending.

Pria yang akrab disapa Mas Anton itu menyampaikan komitmennya di hadapan puluhan warga yang hadir dalam kegiatan serap aspirasi tersebut. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan langsung anggota legislatif dalam menyerap kebutuhan riil masyarakat.

Mas Anton menjelaskan bahwa reses bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan ruang komunikasi dua arah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Dalam forum tersebut, warga dengan lugas menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, seperti KIP, perbaikan jalan lingkungan, pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat desa.

“Setiap usulan akan saya bawa dalam pembahasan di DPRD agar mendapat perhatian eksekutif dan bisa direalisasikan melalui APBD,” katanya.

Ia berharap kegiatan semacam ini tidak berhenti sebagai rutinitas formal, melainkan mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berbasis aspirasi rakyat. Menurutnya, suara masyarakat adalah kompas utama dalam menentukan arah kebijakan publik.

“Tanpa mendengar langsung, kita hanya menebak-nebak. Maka, reses menjadi penting sebagai cara kita membumikan demokrasi,” tutup Mas Anton.

Probolinggo, KabarBromo.com – Di tengah sorotan tajam terhadap performa politik pasca-Pemilu 2024, DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo memilih bangkit. Sabtu (28/6/2025), sebuah momentum penting digelar: pelantikan kepengurusan baru di Kantor DPD NasDem Kraksaan, bukan sekadar rotasi struktur, tapi deklarasi arah baru partai.

Ketua DPD NasDem Kabupaten Probolinggo yang juga anggota DPR RI, Dini Rahmania, berdiri di podium dengan keyakinan penuh. Di hadapan ratusan kader dan jajaran DPW NasDem Jawa Timur, ia tak hanya menyampaikan sambutan, tapi juga mengumandangkan tekad restorasi politik yang lebih membumi.

“Kami tidak akan tinggal diam. NasDem harus hadir dengan solusi, bukan janji. Target kami jelas 14 kursi DPRD, mempertahankan kursi DPR RI, dan menyiapkan kader terbaik untuk maju di Pilkada,” tegasnya disambut sorak dukungan dari kader yang hadir.

Dini menegaskan bahwa hasil Pemilu 2024 yang menurun harus dijadikan titik balik. Ia menginstruksikan mesin partai digerakkan hingga tingkat desa, dengan menekankan pada rekrutmen kader yang militan dan program-program konkret yang menyentuh masyarakat akar rumput dari UMKM, petani, guru ngaji, hingga komunitas pesantren.

“Tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa NasDem adalah partai masa depan,” ujar Dini lantang.

Suasana pelantikan terasa hangat namun penuh determinasi. Rangkaian acara ditutup dengan pantun yang dilontarkan Dini:

Jalan ke Bromo lewat Sukapura,

Mentari pagi bawa harapan dan cita,

Kakak Lita dan Dini berjuang bersama,

Semoga Probolinggo kembali juara!

Dengan pelantikan ini, NasDem Probolinggo bertekad tidak sekadar bertahan tetapi merebut kembali kepercayaan publik, menuju kemenangan yang lebih bermakna di 2029.

Probolinggo, KabarBromo66.com – “Kami tidak bisa menyelesaikan semua persoalan hanya bertumpu pada jajaran pemerintah daerah,” tegas Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, M.Kes., atau yang biasa disapa Gus Haris, usai acara Gebyar Panutan Pajak Daerah 2025 yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi SAE ASETKU serta tiga Satgas Prioritas, Kamis (5/6/2025) pagi.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Gus Haris di hadapan para awak media yang berlangsung di Ruang Madakaripura, Lantai V, Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Kraksaan.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah isu strategis seperti kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur tidak bisa diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Pemkab Probolinggo melibatkan berbagai unsur, mulai dari CSR, relawan sosial, hingga tokoh agama.

“Kami melibatkan CSR, relawan, organisasi kemasyarakatan, para kiai, habaib, dan semua stakeholder agar terlibat langsung. Menyelesaikan pendidikan, misalnya, bukan sekadar menyuruh anak-anak sekolah sampai sarjana. Tapi butuh edukasi dari tokoh masyarakat agar mindset warga ikut berubah,” ujar Gus Haris.

Menurutnya, tantangan pembangunan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat. Masalah stunting, kematian ibu-bayi, serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kata dia, harus dijawab dengan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada kesempatan yang sama, Pemkab Probolinggo meluncurkan tiga satuan tugas (Satgas) strategis, yakni Satgas Infrastruktur, Satgas Kemiskinan, dan Satgas IPM. Ketiganya dirancang sebagai bagian dari sistem percepatan penyelesaian persoalan utama daerah.

“Kalau kita bicara jalan rusak, ini bukan cuma urusan teknis PU. Kita perlu pemetaan bersama, mana yang paling dibutuhkan warga. Jalannya rusak, siapa mau ke wisata? Pertanian bagus, jalan jelek, harga jatuh. Sekolah bagus, tapi akses jalan rusak, guru tiap hari jatuh. Ini tidak manusiawi,” tegasnya.

Gus Haris juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama dalam konteks efisiensi belanja daerah. Ia berharap semua perangkat daerah bisa menyelaraskan rencana kerja dengan kebutuhan lapangan yang nyata.

Acara yang juga diramaikan dengan hiburan musik akustik serta pengundian hadiah untuk ASN dan pelaku usaha taat pajak itu turut menjadi ajang apresiasi. Sejumlah penghargaan diberikan kepada desa, OPD, hotel, dan restoran yang tertib serta berkontribusi besar dalam pembayaran pajak daerah.

“Kita bicara soal SDM, soal barokahnya ilmu, soal harga diri desa. Semua itu tidak akan berjalan tanpa kebersamaan. Kabupaten Probolinggo harus kita bangun bersama, dengan niat yang sama,” pungkasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Apakah dua tambang yang beroperasi di Desa Klampokan, Kecamatan Besuk, telah melanggar aturan pertambangan? Pertanyaan ini mencuat setelah Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Al-Fatih, mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi lapangan.

Gus Fatih, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa dua lokasi tambang, yakni milik PT SBK yang dikelola oleh Louis Hariyona serta CV Tulus Karya Bersama, ditemukan memiliki persoalan serius. Salah satunya bahkan belum menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang, sementara lainnya belum menunaikan kewajiban pembayaran sewa lahan milik warga.

“Tambang milik PT SBK itu sudah selesai operasionalnya, tapi reklamasi belum dilakukan. Bahkan secara teknis kami temukan kesalahan rencana tambang. Ada satu titik yang berubah jadi kolam karena galian melebihi batas yang diizinkan,” ujar Gus Fatih saat ditemui di ruang Fraksi PKB, Rabu (4/6/2025).

Ia menambahkan, meskipun perizinan tambang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, DPRD setempat tetap mendorong agar segera dilakukan penindakan.

“Kami sudah komunikasi dengan ESDM provinsi agar segera menurunkan inspektur tambang ke lokasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Fatih menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan, tambang jenis Izin SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) hanya diperbolehkan untuk menyuplai material ke proyek strategis nasional (PSN), seperti proyek Tol Probowangi (Probolinggo–Banyuwangi). Jika proyek PSN telah rampung, maka aktivitas penambangan wajib dihentikan.

“Tapi sekarang batu-batu itu dikirim ke luar proyek. Ini jelas tidak dibenarkan,” tandasnya.

Selain PT SBK, tambang milik CV Tulus Karya Bersama juga sedang menjadi sorotan. Menurut Gus Fatih, perusahaan tersebut belum menunaikan pembayaran sewa lahan kepada warga pemilik tanah.

“Pemilik tanah sudah menghadap kami, membawa bukti-bukti. Katanya akan dibayar pada tanggal 10, dan akan kami kawal ketat,” ungkapnya.

Langkah penertiban kini tengah disiapkan oleh Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Dalam waktu dekat, plang peringatan pelanggaran akan dipasang di lokasi tambang sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut.

“Satpol PP akan memasang plang dengan warna merah sebagai bentuk peringatan pelanggaran,” katanya.

Gus Fatih juga menegaskan, reklamasi lahan pascatambang bukan tanggung jawab pemerintah desa, melainkan sepenuhnya merupakan kewajiban pemilik izin tambang, sebagaimana diatur dalam regulasi pertambangan nasional.

“Kami akan terus mengawal. Harapan kami, semua tambang di Kabupaten Probolinggo bisa dikembalikan pada fungsi tanah semula setelah beroperasi,” tutupnya.(Jhon Qudsi)

Probolinggo, KabarBromo66.com – Suasana ruang Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo mendadak menghangat, Rabu (4/6/2025). Bukan karena kericuhan fisik, tapi oleh derasnya aspirasi yang dilontarkan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Probolinggo. Isinya? Sebuah seruan serius untuk membenahi relasi dan peran strategis BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.

Sorotan ini mencuat dalam forum dengar pendapat yang dihadiri oleh Muchlis, S.Pd., anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo dari Komisi I. Kepada KabarBromo66.com, Muchlis menyatakan apresiasinya atas kegigihan para anggota BPD dalam menyuarakan keresahan dan harapan mereka.

“Teman-teman BPD ini tidak semata-mata menuntut hak tunjangan. Tapi lebih dari itu, mereka ingin memperbaiki wajah desa. Mereka ingin dilibatkan secara utuh,” ujar Muchlis dengan nada serius.

Menurutnya, selama ini banyak desa mengalami kendala dalam menyampaikan program ke masyarakat lantaran minimnya pelibatan BPD sebagai pengawas dan perwakilan masyarakat desa. Ketidakterlibatan BPD, lanjutnya, berpotensi memunculkan masalah serius dalam hal transparansi anggaran hingga efektivitas kebijakan desa.

“BPD ini sebenarnya punya peran vital. Mereka bisa jadi pengawal utama program-program desa. Kalau kepala desa kerja sendiri, ya kasihan. Padahal dalam Undang-Undang jelas disebutkan bahwa BPD harus mendapatkan perhatian, termasuk hak-haknya,” tegasnya.

Muchlis juga menyoroti perbandingan dengan daerah lain, seperti Situbondo, yang disebut telah memberikan alokasi hingga 15% dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tunjangan BPD. Sementara di Kabupaten Probolinggo, angka ini masih minim dan belum terstandar secara ideal.

“Barusan sudah kami tampung semua tuntutan BPD ini. Akan kami teruskan ke PMD, Inspektorat, dan langsung ke Gus Bupati. DPRD akan kawal ini,” tandasnya.

Ia pun mengajak semua pihak memandang desa sebagai barometer keberhasilan pembangunan daerah. “Kalau desanya bagus, pemerintahan pasti dinilai berhasil. Bahkan Presiden Prabowo bilang: kalau desanya kuat, Indonesia pasti kuat. Jadi mari kita kuatkan desa melalui BPD,” pungkasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Dituding semena-mena, namun tetap memberi hormat. Begitulah respons Ketua Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, saat disinggung soal kritik pedas dari Ketua Komunitas Ubur-Ubur Ikan Lele, Rolex.

Dalam forum konsolidasi wartawan dan LSM di Desa Tamansari, Kraksaan, Rabu (12/5/2025), Rolex melontarkan sindiran keras terhadap Panitia Kerja (Panja) Pupuk DPRD yang disebutnya bertindak di luar kewenangan. Bahkan, ia menyebut langkah Panja layak disebut “tolol” karena dinilai semena-mena menyampaikan somasi atau ancaman pemberhentian kepada pihak tertentu.

“Panja itu bukan eksekutor! Nggak bisa semena-mena mau somasi atau memberhentikan orang. Itu namanya tolol!” tegas Rolex saat itu.

Namun saat dikonfirmasi oleh jurnalis KabarBromo66.com, Kamis (15/5), Muchlis justru merespons dengan kepala dingin. Politikus PKB sekaligus Ketua Panja itu menyatakan bahwa semua langkah Panja selama ini sudah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan.

“Panja sampai detik ini sudah sesuai tupoksi dan aturan,” tegas Muchlis.

Lebih lanjut, ia justru menunjukkan rasa hormat kepada Rolex yang dikenal vokal dan kritis dalam berbagai persoalan publik.

“Beliau itu senior. Semua yang beliau sampaikan harus kita hormati. Panja sangat mengapresiasi itu,” ujarnya diplomatis.

Diketahui, Rolex juga mengkritik penanganan pupuk bersubsidi yang menurutnya bukan menjadi ranah penyidik Polres, apalagi Tipiter. Ia mendorong agar Pemkab membentuk satuan tugas khusus bersama PPNS untuk mengurai kekacauan distribusi pupuk yang dinilai semakin menyiksa petani.

Meski tensi kritik melambung tinggi, pernyataan Muchlis seolah menjadi oase dalam panasnya polemik pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Ada yang janggal dalam proses koreksi ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo. Nama-nama tim penyusun yang seharusnya tercantum resmi dalam Surat Keputusan Bupati, hingga kini belum juga terungkap ke publik.

Jurnalis KabarBromo66.com, dalam upaya konfirmasi kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo.

“Umumnya dalam penyusunan RPJMD, selalu ada tim yang disahkan melalui SK Bupati karena melibatkan anggaran khusus. Bahkan dalam penyusunan RPJMDes pun nama penyusun biasanya tercantum dengan jelas,” dalam surat konfirmasi tertulisnya yang dikirimkan kepada Muchlis, S.Pd., anggota Fraksi PKB.

Namun, alih-alih mendapat kejelasan, tanggapan yang diterima justru membuat suasana makin kabur.

“wslm sy juga belum tahu terkait personil2 lengkap tsb,” jawab Muchlis singkat pada Kamis (24/4).

Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa informasi soal siapa saja yang berada di balik penyusunan ulang RPJMD ini belum tersampaikan secara terbuka, bahkan di level legislatif sekalipun.

Publik kini menunggu, siapakah sosok-sosok yang menyusun dokumen perencanaan strategis daerah ini? Mengapa keterbukaan data justru tersendat di tengah dorongan transparansi birokrasi?

KabarBromo66.com akan terus menelusuri kejelasan siapa yang berada di balik koreksi ulang RPJMD yang kini menjadi sorotan.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo dinilai belum sepenuhnya cermat. Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Hj. Umil Sulistyaningsih, S.Ag, menegaskan bahwa pihaknya meminta dokumen tersebut dikoreksi ulang, bukan ditolak.

“Bahasa ‘menolak’ itu terlalu keras. Kami hanya minta koreksi ulang agar dokumen ini lebih matang,” ujarnya saat diwawancarai di Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (23/4/2025).

Menurut Umil, koreksi diperlukan karena terdapat redaksi dan data dalam draf RPJMD yang dinilai tidak akurat dan berpotensi memicu multitafsir. Ia menegaskan, RPJMD adalah dokumen penting yang menjadi pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara teliti.

“Ini seperti kitab sucinya pembangunan daerah. Harus hati-hati dan sesuai dengan visi-misi Gus Bupati dan Wabup Lora,” ucapnya.

Lebih lanjut, Umil menegaskan bahwa Fraksi PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintah tetap mendukung penuh program kepala daerah. Ia menyayangkan narasi “penolakan” yang menurutnya dapat menimbulkan kesalahpahaman publik.

Setelah koreksi dilakukan, RPJMD akan dibahas ulang oleh DPRD bersama PANSUS, sebelum nantinya diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk proses telaah lanjutan.

“Kami kawal agar isinya benar, bukan menolak. Supaya nanti tidak ada masalah ketika ditelaah di tingkat provinsi,” tegasnya.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Pembentukan Panitia Kerja (Panja) oleh DPRD Kabupaten Probolinggo terkait permasalahan pupuk, disoal dan disorot oleh sejumlah pemerhati.

Gubernur LIRA Jawa Timur, Samsudin, dalam sebuah grup WhatsApp menyatakan bahwa istilah “Panja” tidak ditemukan dalam Tata Tertib DPRD yang terbaru.

“Di dalam Tatib DPRD 2024 tidak ada ditemukan istilah Panja. Yang ada adalah Pansus,” tulis Samsudin pada Minggu (13/4/2025).

Tak hanya itu, dalam sebuah kanal YouTube, Samsudin juga menilai kinerja Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo tidak membawa hasil signifikan.

“Menurut saya, sebagai aktivis dan putra daerah Kabupaten Probolinggo, tidak ada gunanya. Panja hanya terkesan membangun pencitraan, hanya membuat panggung dengan menggunakan anggaran negara,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pembentukan Panja Pupuk tidak menyalahi aturan.

“Panja ini bukan alat kelengkapan dewan. Ini hanya penamaan dari rapat kerja atau panitia kerja. Dalam Tata Tertib memang tidak disebut secara eksplisit, namun rapat kerja itu bagian dari mekanisme resmi yang ada,” ujar Oka saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, Panja ini dibentuk berdasarkan usulan anggota dewan dalam forum paripurna yang dipimpin ketua dan wakil ketua DPRD.

“Soal legalitasnya, tidak ada masalah. Panja ini lahir dari usulan anggota karena ada permasalahan serius terkait pupuk,” jelasnya.

Terkait durasi kerja Panja, Oka menyebut tidak ada batasan waktu yang baku seperti pada pembentukan Pansus. Namun pihaknya menargetkan rekomendasi final sudah keluar pada akhir April.

“Kita berharap tidak berlarut-larut karena masyarakat menunggu solusi. Jadi target kita, April ini sudah ada rekomendasi final dari Panja,” kata Oka.

Ia menegaskan, Panja hanya memberikan rekomendasi, bukan keputusan eksekusi.

“Kalau hasil rekomendasinya misal mencabut izin distributor pupuk, itu tetap rekomendasi. Eksekusi tetap di tangan pemerintah daerah atau kementerian terkait,” jelasnya.

Menjawab isu tumpang tindih dengan Satgas Pupuk yang sudah dibentuk sejak Januari, Oka menjelaskan bahwa keduanya memiliki fokus berbeda.

“Satgas lebih pada pelaksanaan teknis. Sementara Panja lebih ke pengawasan dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Jadi tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Oka juga membantah adanya penggunaan anggaran untuk Panja ini.

“Teman-teman Panja tidak menerima anggaran apapun. Semua dijalankan secara mandiri, murni semangat untuk mengurai masalah pupuk,” tegasnya.

Menurut Oka, sejak Panja dibentuk, sudah ada efek positif berupa penurunan harga pupuk di lapangan.

“Ini bukti bahwa Panja bukan sekadar simbolik. Kami akan terus bekerja sampai persoalan pupuk ini tuntas,” pungkasnya.