Probolinggo, KabarBromo66.com – “Kami tidak bisa menyelesaikan semua persoalan hanya bertumpu pada jajaran pemerintah daerah,” tegas Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, M.Kes., atau yang biasa disapa Gus Haris, usai acara Gebyar Panutan Pajak Daerah 2025 yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi SAE ASETKU serta tiga Satgas Prioritas, Kamis (5/6/2025) pagi.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Gus Haris di hadapan para awak media yang berlangsung di Ruang Madakaripura, Lantai V, Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Kraksaan.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah isu strategis seperti kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur tidak bisa diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Pemkab Probolinggo melibatkan berbagai unsur, mulai dari CSR, relawan sosial, hingga tokoh agama.
“Kami melibatkan CSR, relawan, organisasi kemasyarakatan, para kiai, habaib, dan semua stakeholder agar terlibat langsung. Menyelesaikan pendidikan, misalnya, bukan sekadar menyuruh anak-anak sekolah sampai sarjana. Tapi butuh edukasi dari tokoh masyarakat agar mindset warga ikut berubah,” ujar Gus Haris.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat. Masalah stunting, kematian ibu-bayi, serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kata dia, harus dijawab dengan kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada kesempatan yang sama, Pemkab Probolinggo meluncurkan tiga satuan tugas (Satgas) strategis, yakni Satgas Infrastruktur, Satgas Kemiskinan, dan Satgas IPM. Ketiganya dirancang sebagai bagian dari sistem percepatan penyelesaian persoalan utama daerah.
“Kalau kita bicara jalan rusak, ini bukan cuma urusan teknis PU. Kita perlu pemetaan bersama, mana yang paling dibutuhkan warga. Jalannya rusak, siapa mau ke wisata? Pertanian bagus, jalan jelek, harga jatuh. Sekolah bagus, tapi akses jalan rusak, guru tiap hari jatuh. Ini tidak manusiawi,” tegasnya.
Gus Haris juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama dalam konteks efisiensi belanja daerah. Ia berharap semua perangkat daerah bisa menyelaraskan rencana kerja dengan kebutuhan lapangan yang nyata.
Acara yang juga diramaikan dengan hiburan musik akustik serta pengundian hadiah untuk ASN dan pelaku usaha taat pajak itu turut menjadi ajang apresiasi. Sejumlah penghargaan diberikan kepada desa, OPD, hotel, dan restoran yang tertib serta berkontribusi besar dalam pembayaran pajak daerah.
“Kita bicara soal SDM, soal barokahnya ilmu, soal harga diri desa. Semua itu tidak akan berjalan tanpa kebersamaan. Kabupaten Probolinggo harus kita bangun bersama, dengan niat yang sama,” pungkasnya.
Tidak ada komentar