Probolinggo, kabarbromo66.com – Gelombang ekspansi gerai waralaba modern yang mulai menembus pelosok-pelosok desa di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo mendapat sorotan tajam dari pemerhati sosial dan ekonomi daerah. Salah seorang pemerhati menilai pemerintah daerah seolah tutup mata terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.
Menurut pemerhati ekonomi lokal H. Luthfi, keberadaan toko modern di wilayah desa bukan sekadar isu bisnis, melainkan ancaman nyata terhadap denyut ekonomi rakyat kecil.
“Ketika toko modern berdiri di tengah desa, warung tetangga perlahan mati. Itu bukan kemajuan, tapi kolonialisasi ekonomi gaya baru,” tegasnya, Rabu (8/10/2025).
H. Luthfi menilai Pemkab Probolinggo gagal menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan terhadap usaha mikro lokal. Ia menduga, longgarnya izin pendirian toko modern terjadi akibat lemahnya pengawasan dan adanya kepentingan tertentu di balik proses perizinan.
“Kalau izin bisa keluar seenaknya tanpa kajian dampak sosial, berarti ada yang salah di tubuh birokrasi kita. Ini bukan sekadar bisnis, tapi nasib rakyat yang dipertaruhkan,” ujarnya.
Pemerhati lain juga mengingatkan bahwa ritel modern yang tumbuh tanpa kendali dapat mematikan ekonomi kerakyatan dan menggerus kemandirian desa. Mereka mendesak Bupati Probolinggo segera memberlakukan moratorium izin baru bagi toko berjejaring nasional di kawasan pedesaan.
“Sudah saatnya pemerintah berpihak pada rakyat kecil, bukan pada pemodal besar,” tandas Achmad.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut.
Tidak ada komentar