Bupati Haris dan Wabup Fahmi Ngantor di Kecamatan Pakuniran

waktu baca 3 menit

Senin, 23 Jun 2025 06:05 0 154 Redaksi Satu

Baca Juga

2 bulan lalu

ASN Diminta Perkuat Kolaborasi dan Sinergi Dalam Pelayanan Publik

83 Redaksi Satu

Turut mendampingi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Kegiatan ini diawali dengan penyambutan di Kantor Kecamatan Pakuniran untuk dilakukan dialog antara Bupati Haris dan Wabup Fahmi dipandu oleh Sekda Ugas bersama dengan kepala desa dan beberapa unsur di Kecamatan Pakuniran.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan, penyerahan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan perangkat desa, BPD, RT, RW dan kader posyandu serta bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan bantuan jaminan hidup ODKB (orang dengan kecacatan bekas) dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo.

Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris mengatakan program Ngantor di Kecamatan merupakan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat. “Ini bagian dari ikhtiar nyata kami untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat serta mengurai berbagai persoalan daerah,” katanya.

Menurut Bupati Haris, dalam program Ngantor di Kecamatan ini Sekda hingga para kepala perangkat daerah turut hadir langsung di kecamatan sebagai bentuk empati dan keseriusan menyelesaikan masalah dari akar. “Kita tidak hanya menunggu laporan di kantor, tapi melihat langsung kondisi di lapangan. Ini penting agar kebijakan lebih tepat sasaran,” jelasnya.Terkait dengan pertanyaan mengenai rendahnya honorarium anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Bupati Haris mengaku sedang mengkaji kemungkinan kenaikan honor yang dibebankan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). “Namun tetap memperhitungkan kemampuan fiskal daerah yang saat ini terbebani oleh belanja pegawai sebesar 37 persen dari total APBD,” terangnya.Tak hanya itu, infrastruktur jalan menjadi skala prioritas. Pemkab tengah mengupayakan pembangunan 905 km jalan yang memerlukan anggaran mencapai Rp1,47 triliun.

“Kami akan gaspol dua sampai tiga tahun ke depan. Bahkan kami akan bangun pabrik paving untuk mendukung pembangunan jalan. CSR perusahaan juga kami dorong untuk mendukung infrastruktur. Termasuk anggota DPRD kami minta agar pokirnya juga untuk infrastruktur. Dalam hal ini, kepala desa juga harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan,” tegasnya.

Bupati Haris menegaskan bahwa pemerintah daerah juga membentuk tiga Satgas besar meliputi Satgas Infrastruktur, Satgas Kemiskinan dan Satgas IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Ketiganya melibatkan OPD, relawan dan organisasi kemasyarakatan untuk menangani isu stunting, kemiskinan ekstrem serta kualitas pendidikan dan kesehatan.“Membangun Kabupaten Probolinggo tidak bisa hanya mengandalkan Bupati dan OPD. Semua elemen harus terlibat, termasuk Muslimat, Fatayat, Kadin dan LSM. Kita harus satu gerakan, satu komitmen, untuk membangun Kabupaten Probolinggo ini lebih baik,” tambahnya.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ menambahkan bahwa sektor pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah (Madin) juga menjadi perhatian. Saat ini sedang berlangsung verifikasi ulang terhadap data Madin, karena ditemukan banyak yang fiktif. “Kami sudah koordinasi dengan Kemenag. Insyaallah dengan selesainya verifikasi, akan ada regulasi yang jelas dalam bentuk Perda Fasilitasi Pesantren,” ungkapnya. Wabup Fahmi menyebutkan, Pemkab bersama DPRD sedang membahas skema pemberian insentif bagi guru Madin dan PAUD yang akan dimulai secara bertahap mulai 2026, sesuai kemampuan keuangan daerah. “Mudah-mudahan mulai tahun 2026 bisa dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dari pemerintah daerah,” pungkasnya. Hery.