Kategori: Uncategorized

  • Tanggapi Keluhan Tunjangan BPD, Kadis PMD Probolinggo: Kendala Ada di Rekonsiliasi Desa yang Belum ‘Balance’

    Foto: Munaris

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Menanggapi sorotan terkait tersumbatnya penyaluran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Probolinggo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Munaris, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihak dinas bekerja berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dan menepis tudingan adanya kesengajaan penghambatan di tingkat operator.

    Evaluasi Internal dan Kepatuhan SOP

    Munaris menyatakan bahwa durasi verifikasi berkas sudah diatur secara jelas dalam SOP. Meski demikian, ia terbuka terhadap kritik dan meminta pihak desa maupun pendamping desa untuk melapor jika menemukan oknum staf yang bekerja di luar prosedur.

    ​”Jika ada pelanggaran SOP oleh staf kami, silakan lapor. Itu akan menjadi bahan teguran dan perbaikan bagi kami. Namun hingga saat ini, proses terus berjalan, bahkan separuh desa di Probolinggo sudah berhasil cair tunjangannya,” ujar Munaris saat dikonfirmasi, Senin (13/4).

    Akar Masalah: Administrasi Desa Belum Sinkron

    Munaris menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan pada sejumlah desa bukan semata-mata masalah di dinas, melainkan sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan pengajuan dari pihak desa itu sendiri. Berdasarkan Permendes No. 16 Tahun 2025, terdapat syarat ketat yang harus dipenuhi untuk penyaluran APBDes Tahap 1.

    ​”Masalah yang sering kami temukan di lapangan adalah rekonsiliasi APBDes 2025 yang belum sesuai atau tidak balance antara penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, rincian APBDes 2026 sering kali belum tuntas diunggah di Siskeudes,” ungkapnya.

    Pintu Konsultasi Terbuka Lebar

    Pihak PMD menyadari bahwa transisi sistem digital memerlukan adaptasi. Oleh karena itu, Munaris mengimbau para operator desa yang mengalami kesulitan teknis untuk segera melakukan koordinasi dengan dinas daripada membiarkan berkas tertahan karena kesalahan input.

    ​”Kami membuka layanan konsultasi setiap hari kerja. Kami harap operator desa proaktif datang jika ada kendala agar dicarikan solusinya segera. Semua bergantung pada kelengkapan berkas yang disetor desa,” pungkasnya.

    ​Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan sinkronisasi data antara pemerintah desa dan Dinas PMD dapat segera tuntas agar honorarium RT, RW, hingga tunjangan BPD yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat tidak lagi terhambat. (red)

     

  • Penyaluran Tunjangan BPD Kabupaten Probolinggo Tersumbat, Verifikasi Siskeudes di Dinas PMD Disorot

    Penyaluran Tunjangan BPD Kabupaten Probolinggo Tersumbat, Verifikasi Siskeudes di Dinas PMD Disorot

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Ratusan kader desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Probolinggo terpaksa gigit jari. Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi sumber tunjangan dan operasional mereka dilaporkan mandek di tingkat kabupaten, meski pihak desa mengklaim telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi.

    Informasi yang dihimpun dari sejumlah Pendamping Desa (PD) menyebutkan bahwa titik sumbat pencairan berada pada proses verifikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikelola oleh operator di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo.

    ​”Laporan dari bawah, desa sudah upload dan setor berkas, tapi proses verifikasi di tingkat operator dinas memakan waktu lama. Ini yang membuat pencairan dana tidak turun-turun,” ujar salah satu Pendamping Desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.

    Keterlambatan ini bukan sekadar urusan angka di atas kertas. Dampak nyatanya dirasakan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT, RW, dan lain-lain yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Mandeknya tunjangan/honorarium ini dikhawatirkan menurunkan motivasi kerja di tingkat akar rumput.

    Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo terkait kendala teknis yang terjadi di bagian verifikasi Siskeudes. Publik menunggu jawaban: apakah kendala ini murni masalah kuantitas, kapasitas SDM operator, gangguan sistem operasional, atau adanya prosedur tambahan yang belum tersosialisasi. (redaksi)

  • Safara Qolby Gelar Tasyakuran Jamaah Haji 2026–2027, Direktur Utama Ajak Jemaah Ikhlas dan Khusyuk Beribadah

    Safara Qolby Gelar Tasyakuran Jamaah Haji 2026–2027, Direktur Utama Ajak Jemaah Ikhlas dan Khusyuk Beribadah

     

     

    PROBOLINGGO – Perusahaan layanan perjalanan haji dan umroh, Safara Qolby, menggelar kegiatan tasyakuran bagi calon jamaah haji tahun 2026 dan 2027. Acara tersebut berlangsung khidmat di ruang Auditorium Madakaripura lantai lima, Kantor Bupati Probolinggo yang berlokasi di depan Alun-Alun Kraksaan, pada Minggu (12/04/2026).

    Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan calon jamaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini dan tahun mendatang. Suasana penuh haru dan kekhusyukan begitu terasa sejak awal acara, yang diisi dengan doa bersama, tausiyah, serta pembekalan spiritual bagi para jamaah.

    Direktur Utama Safara Qolby, H. Syaiful Bahri, S.H., dalam sambutannya menyampaikan komitmen penuh pihaknya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah. Ia menegaskan bahwa peran pihak travel tidak hanya sebatas penyelenggara, namun juga sebagai pendamping yang akan mengawal jamaah sejak persiapan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

    “Haji Saifullah sampai meneteskan air mata. Karena beliau siang dan malam berjuang demi jamaahnya agar mendapatkan yang terbaik. Dan kami di sini hanya sebatas pelayanan, yang akan mengawal panjengan semua,” ungkapnya dengan penuh haru.

     

    Momen tersebut turut menyentuh hati para peserta yang hadir. Beberapa jamaah tampak terharu, merasakan kesungguhan dan keikhlasan tim Safara Qolby dalam melayani.

    Di sela-sela penyampaian ceramahnya, H. Syaiful Bahri juga sempat meneteskan air mata. Hal itu mencerminkan dedikasi dan kesungguhannya yang bekerja siang dan malam demi memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah.

    Dalam kesempatan itu, ia juga berpesan kepada seluruh calon jamaah agar mempersiapkan diri tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Ia menekankan pentingnya keikhlasan dalam menjalankan ibadah haji.

    “Jadilah jemaah yang ikhlas. Karena haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati dan keimanan,” pesannya.

     

    Hery.

     

  • Keluhan Warga Terus Muncul, Proyek Revitalisasi Alun-Alun Kraksaan Belum Tersentuh Perbaikan Serius

    Foto: Proyek Revitalisasi Alun-Alun Kraksaan (bagian timur)

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Proyek revitalisasi dan rehabilitasi kawasan timur Alun-Alun Kraksaan yang menelan pagu anggaran fantastis hingga Rp4,6 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2025 kini menuai kritik tajam. Meski anggaran tersebut mencakup perencanaan (Rp348 juta), pengawasan (Rp175 juta), hingga pengerjaan fisik (Rp4 miliar) di bawah naungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo, hasil di lapangan diduga tidak sebanding dengan nilai investasi publik yang dikeluarkan.

    Berdasarkan pantauan lapangan pada Sabtu (11/4/2026), kondisi paving di sisi timur alun-alun menunjukkan indikasi kegagalan teknis yang cukup serius. Feri, seorang warga Kecamatan Kraksaan sekaligus pengamat kebijakan publik lokal, menyatakan bahwa proyek ini terindikasi sangat problematik. Ia menyoroti permukaan paving block dekoratif yang mulai bergelombang dan tidak presisi, yang mengindikasikan buruknya proses pemadatan tanah dasar (sub-grade).

    “Sangat disayangkan, dengan anggaran total mencapai 4,6 miliar rupiah, kita masih menemukan genangan air di titik-titik tertentu saat hujan. Ada indikasi ketidakteraturan kemiringan (slope), terlihat adanya genangan air atau jejak sedimen di sela-sela paving block dan area pinggir. Ini mengindikasikan bahwa leveling atau kemiringan permukaan tidak diarahkan dengan benar menuju saluran pembuangan. Selain itu, ada saluran air terbuka yang berisiko, desain saluran air di samping trotoar tampak terbuka tanpa grill yang memadai di beberapa titik. Ada indikasi melanggar prinsip safety design bagi pejalan kaki, terutama anak-anak,” ujar Feri saat ditemui di lokasi.

    Ia menambahkan bahwa meskipun berita mengenai keluhan warga terkait Alun-Alun Kraksaan sudah berulang kali terbit di media, hingga saat ini belum ada perbaikan konkret yang tuntas menjawab permasalahan teknis tersebut.

    “Proyek Revitalisasi dan Rehabilitasi Alun-Alun Kraksaan ini memerlukan Audit Teknik Terpadu. Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak boleh hanya terpaku pada “keindahan visual” dari jauh, tetapi harus memastikan setiap detail konstruksi memenuhi standar Universal Design (aksesibilitas untuk semua) dan Civil Engineering Best Practices agar investasi publik tidak menjadi sia-sia dalam waktu singkat,” tambah Feri.

    Kritik ini menjadi “lampu kuning” bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya DPKPP, untuk segera melakukan audit teknis terhadap kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.

    Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan di lapangan. Upaya konfirmasi terus diupaya redaksi. Redaksi membuka ruang hak jawab kepada pihak DPKPP, kontraktor pelaksana, maupun konsultan pengawas apabila ingin memberikan klarifikasi atau tanggapan atas temuan ini.

    Warga menuntut transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut agar Alun-Alun Kraksaan tidak hanya menjadi proyek formalitas tahunan, melainkan ruang publik yang berkualitas, tahan lama, dan fungsional bagi seluruh lapisan masyarakat. (Redaksi)

     

  • Diduga Disalahpahami, PUPR Klarifikasi Parkirnya Truk Perbaikan Jalan di Maron

    Diduga Disalahpahami, PUPR Klarifikasi Parkirnya Truk Perbaikan Jalan di Maron

     

     

    PROBOLINGGO – Beredarnya informasi di tengah masyarakat terkait terparkirnya truk “alpomain” di depan Kantor Pengairan Pekalen, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, pada Rabu (08/04/2026) sekitar pukul 13.30 WIB, menuai berbagai spekulasi. Informasi tersebut sebelumnya dikaitkan dengan dugaan tidak adanya target kerja dalam kegiatan tambal sulam jalan oleh pihak terkait.

    Menanggapi hal tersebut, sejumlah pihak memberikan klarifikasi sekaligus sanggahan atas pemberitaan yang dinilai belum berimbang. Jum’at, 10/04/2026.

    Ketua LSM AMPP Probolinggo, Lutvi Hamid, menyayangkan munculnya pemberitaan tanpa konfirmasi langsung kepada pihak yang berada di lapangan maupun instansi terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo.

    Menurut Lutvi, seharusnya pihak media melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada petugas lapangan atau kepada Kepala Bidang (Kabid) PUPR, bahkan hingga Kepala Dinas, guna memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

    “Pemberitaan seperti ini seharusnya berimbang. Konfirmasi ke pihak lapangan atau ke Kabid PUPR itu penting. Jika dari kepala dinas belum ada tanggapan, bisa ditelusuri ke bawah. Jangan langsung menyimpulkan,” tegas Lutvi.

    Ia juga menambahkan bahwa pihaknya mengetahui secara langsung aktivitas perbaikan jalan di lokasi tersebut. Menurutnya, pekerjaan tambal sulam memang sempat dihentikan sementara, bukan karena tanpa alasan.

    “Faktanya di lapangan, pekerjaan itu sempat berhenti sejenak karena adanya kunjungan Bupati ke wilayah Maron. Jadi bukan karena tidak ada target atau alasan yang tidak jelas,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala UPT Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo wilayah setempat, Yahya, turut memberikan penjelasan terkait kondisi truk yang terparkir.

    Ia menyebutkan bahwa pada saat itu para pekerja sedang dalam kondisi istirahat sekaligus menunggu ketersediaan material untuk melanjutkan pekerjaan.

    “Pekerja saat itu sedang istirahat dan juga menunggu bahan material. Jadi bukan berarti pekerjaan dihentikan tanpa alasan,” ungkap Yahya.

     

     

     

    Tim

     

     

     

  • Sekretariat DPRD Probolinggo Anggarkan Rp.396 Juta untuk Jasa Publikasi, LSM PSSA Beri Catatan Kritis

    Sekretariat DPRD Probolinggo Anggarkan Rp.396 Juta untuk Jasa Publikasi, LSM PSSA Beri Catatan Kritis

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo mengalokasikan anggaran sebesar Rp396,6 juta untuk belanja jasa publikasi dan dokumentasi pada tahun anggaran 2026. Rencana yang tercantum sistem Pengadaan ini mendapat perhatian dari aktivis kebijakan publik.

    ​Berdasarkan data yang dihimpun, paket dengan kode 63073216 tersebut diperuntukkan bagi “Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan”. Dana yang bersumber dari APBD 2026 ini rencananya akan digunakan untuk publikasi media cetak (koran) sebanyak 141 paket melalui metode E-Purchasing.

    ​Perwakilan LSM PSSA, Aris, memberikan kritik terkait skala prioritas dalam penentuan anggaran tersebut. Menurutnya, besaran angka untuk dokumentasi perlu ditinjau kembali efektivitasnya terhadap kepentingan masyarakat luas.

    ​”Kami menyoroti nilai pagu yang mencapai hampir 400 juta rupiah tersebut. Di tengah upaya efisiensi anggaran daerah, alokasi untuk jasa publikasi, khususnya media cetak dengan volume sebesar itu, harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan asas manfaatnya,” ujar Aris saat dikonfirmasi, Kamis (8/4/2026).

    ​Aris menambahkan bahwa transparansi mengenai hasil dari publikasi tersebut sangat penting agar tidak terkesan hanya sebagai belanja rutin tanpa dampak signifikan.

    ​”Publik berhak mengetahui apakah anggaran sebesar itu berbanding lurus dengan peningkatan informasi terkait kinerja legislatif yang diterima masyarakat, atau hanya sekadar pemenuhan aspek administratif dokumentasi saja,” lanjutnya.

    ​Dalam data yang dihimpun media ini, pengadaan ini telah mencantumkan aspek pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Namun, Aris mendorong agar pihak Sekretariat DPRD lebih terbuka mengenai rincian teknis pembagian 141 paket tersebut.

    ​”Metodenya memang E-Purchasing, yang secara sistem sudah transparan. Namun, kami dari PSSA akan tetap memantau realisasinya agar penggunaan anggaran ini tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan,” tegas Aris.

    ​Hingga berita ini dimuat, media masih berupaya menghubungi pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai urgensi dan rincian program kerja di balik pengadaan jasa publikasi tersebut sebagai bentuk keberimbangan informasi. (Redaksi)

     

  • Anggaran Makanan Reses DPRD Probolinggo Tembus Rp4,5 Miliar, Lembaga PSSA: “Indikasi Pemborosan Berbalut Aspirasi!”

    Foto: Ilustrasi

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Sorotan tajam tertuju pada Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo terkait alokasi anggaran dalam Rencana Pengadaan tahun 2026. Dari total pagu pengadaan, anggaran untuk sektor “perut” dalam kegiatan reses dinilai tidak rasional dan melukai rasa keadilan masyarakat.

    Berdasarkan data yang dihimpun redaksi, terdapat paket belanja makanan dan minuman untuk kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Reses) dengan nilai fantastis sebesar Rp4,5 Miliar. Anggaran yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) ini menuai kritik keras dari lembaga swadaya masyarakat.

    Aris, perwakilan dari Lembaga Pusat Studi Supervisi dan Advokasi (PSSA), angkat bicara mengenai temuan ini. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan ketimpangan prioritas antara kebutuhan seremonial dewan dengan kondisi ekonomi riil masyarakat di bawah.

    “Sangat ironis. Di saat masyarakat berjuang menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok, wakil rakyat justru mengalokasikan hampir lima miliar rupiah hanya untuk konsumsi reses. Ini bukan lagi soal menyerap aspirasi, tapi potensi pemborosan anggaran yang berbalut kegiatan kedewanan,” ujar Aris kepada media, Selasa (07/04).

    Aris menambahkan bahwa ketergantungan pada dana SILPA untuk membiayai kegiatan konsumsi dalam skala besar menunjukkan perencanaan anggaran yang kurang inovatif dan tidak menyentuh substansi pembangunan.

    “Jika ditotal dengan sewa sound system, cetak baliho, dan ATK, anggaran reses ini membengkak mendekati angka Rp5 Miliar. Kami dari PSSA mendesak adanya transparansi dan evaluasi mendalam. Jangan sampai reses hanya menjadi ajang bagi-bagi paket makanan tanpa output kebijakan yang jelas bagi rakyat,” tegasnya.

    Data menunjukkan beberapa komponen biaya reses yang dianggap mencolok, antara lain: Belanja Makanan dan Minuman Reses: Rp4.500.000.000; Sewa Alat Kantor (Sound System): Rp312.000.000; Belanja Bahan Cetak (Banner/Baliho): Rp96.840.000.

    Metode pemilihan untuk paket makanan tersebut menggunakan E-Purchasing, yang secara regulasi memang diperbolehkan, namun Aris menekankan bahwa aspek efisiensi harus tetap menjadi panglima.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo belum memberikan keterangan resmi terkait rasionalisasi di balik angka Rp4,5 Miliar tersebut.

    Lembaga PSSA menyatakan akan terus mengawal laporan realisasi anggaran ini dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan perhatian khusus pada pos belanja penunjang urusan pemerintahan daerah yang nilainya dianggap tidak wajar.

    “Kami tidak melarang reses, itu hak rakyat. Tapi kalau biaya makannya saja sebesar itu, apakah aspirasi yang didapat sebanding?” tutup Aris dengan nada satir. (Red)

     

  • Anggaran Terkait Pengadaan Kendaraan Dinas BPPKAD 2026 Tembus Ratusan Juta, Muhyiddin Soroti Potensi Inefisiensi

    Foto: Ilustrasi

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Alokasi anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) tahun anggaran 2026 mendapat perhatian dari aktivis kebijakan publik. Ketua Libas88 Nusantara, Muhyiddin, meminta pemerintah daerah untuk memastikan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran operasional tersebut.

    ​Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sejumlah paket belanja terkait kendaraan bermotor dengan nilai yang bervariasi. Beberapa paket utama yang menjadi sorotan antara lain:

    • ​Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan pagu Rp335.778.000 (E-Purchasing).
    • Belanja Bahan Bakar dan Pelumas senilai Rp148.662.176 (Dikecualikan).
    • Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor senilai Rp140.000.000 (Pengadaan Langsung).
    • Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor senilai Rp120.000.000 (E-Purchasing).
    • Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor senilai Rp82.500.000 (Pengadaan Langsung).
    • Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan senilai Rp39.500.000 (Dikecualikan).

    ​Ketua Libas88 Nusantara, Muhyiddin, menyatakan bahwa besarnya total anggaran pengadaan, pemeliharaan, dan operasional yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut perlu dibarengi dengan transparansi jumlah unit yang dikelola.

    ​”Kami mencatat ada beberapa paket pengadaan dan pemeliharaan kendaraan yang dipisah-pisah kodenya. Hal ini perlu dijelaskan kepada publik, apakah unit yang dipelihara memang sebanyak itu sehingga membutuhkan anggaran hingga ratusan juta rupiah, di luar biaya BBM dan pajak,” ujar Muhyiddin saat dikonfirmasi, Rabu (8/4).

    ​Ia menambahkan, pengawasan masyarakat terhadap Rencana Pengadaan bertujuan agar setiap rupiah APBD benar-benar tepat sasaran. Muhyiddin mendorong agar metode pemilihan penyedia tetap mengedepankan persaingan yang sehat sesuai aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    ​”Harapannya, BPPKAD sebagai instansi yang mengelola aset daerah bisa memberikan rincian yang akuntabel mengenai urgensi pengadaan unit baru maupun biaya perawatan berkala bagi kendaraan yang sudah ada,” imbuhnya.

    ​Hingga berita ini dimuat, redaksi masih berupaya menghubungi pihak BPPKAD untuk mendapatkan klarifikasi dan keterangan lebih lanjut mengenai rincian teknis serta distribusi pemanfaatan anggaran kendaraan dinas tersebut guna memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. (Redaksi)

     

  • Apresiasi Kinerja Cepat Polres Probolinggo, Kuasa Hukum: Saatnya Penetapan Tersangka!

    Foto: Gedung Satreskrim Polres Probolinggo

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap Fabil Is Maulana, seorang wartawan di halaman Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, memasuki babak baru. Kuasa hukum pelapor mengungkapkan bahwa dua orang terduga pelaku telah memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Probolinggo.

    ​Meskipun proses hukum telah naik ke tahap penyidikan (sidik) dengan terbitnya SPDP Nomor: SPDP/40/III/RES.1.6/2026/Satreskrim, status kedua terduga pelaku tersebut dikabarkan masih sebatas saksi.

    ​Kuasa hukum pelapor mengonfirmasi bahwa kedua orang yang diduga kuat terlibat dalam aksi kekerasan pada 25 Februari lalu itu telah menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik Unit Pidum.

    ​”Kami mendapatkan informasi bahwa dua orang terduga pelaku sudah diperiksa sebagai saksi. Mengingat bukti-bukti dan keterangan yang ada, kami meminta penyidik untuk tidak mengulur waktu dan segera menetapkan mereka sebagai tersangka,” tegas Khofy alQuthfby, SH., Kuasa Hukum pelapor, pada Rabu (8/4/2026).

    ​Menurutnya, langkah cepat penyidik dalam memeriksa para terduga pelaku patut diapresiasi, namun kepastian hukum hanya bisa dicapai jika status perkara ini segera ditingkatkan ke penetapan tersangka.

    ​Di sisi lain, pihak pelapor tetap memberikan nilai positif terhadap kinerja tim penyidik di bawah komando IPDA Wahyudi Hariyanto. Proses pemanggilan saksi-saksi kunci dianggap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

    ​”Kami berterima kasih atas kinerja penyidik Pidum yang sangat profesional. Transparansi dalam proses pemeriksaan saksi ini memberikan harapan bagi klien kami untuk mendapatkan keadilan,” ujar Fabil.

    ​Peristiwa pengeroyokan ini dibidik dengan Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), yang mengatur kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan luka atau kerusakan barang.

    ​Kini, publik menunggu keberanian Polres Probolinggo untuk menentukan status hukum kedua terduga pelaku tersebut guna menuntaskan kasus kekerasan yang terjadi di area instansi pemerintahan tersebut. (Redaksi)

     

  • Antusiasme Peserta Memuncak, Rafting Jadi Daya Tarik Utama Usai Grand Opening Probolinggo Rafting

    Antusiasme Peserta Memuncak, Rafting Jadi Daya Tarik Utama Usai Grand Opening Probolinggo Rafting

     

     

    PROBOLINGGO – Pasca peresmian Grand Opening Probolinggo Rafting yang digelar pada Sabtu (04/04/2026), antusiasme masyarakat dan peserta terus meningkat. Pada hari berikutnya, Minggu (05/04/2026), para peserta memacu adrenalin dengan mengikuti kegiatan rafting menyusuri aliran sungai di Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Probolinggo.

    Sejak pagi hari, ratusan peserta dari berbagai daerah tampak memadati lokasi. Dengan perlengkapan keamanan lengkap, mereka secara bergelombang turun ke sungai, menikmati sensasi derasnya arus dan keindahan alam pedesaan yang masih asri.

    Kegiatan rafting ini tidak hanya menjadi ajang olahraga ekstrem, tetapi juga menjadi sarana promosi potensi wisata alam yang dimiliki wilayah Tiris. Sungai yang digunakan dinilai memiliki karakteristik arus yang menantang namun tetap aman bagi pemula hingga profesional, sehingga cocok untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis petualangan.

    Kapolsek Tiris, IPTU Syamsul Arifin, S.H., yang turut hadir memantau jalannya kegiatan, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan aman dan tertib.

    “Kami dari pihak kepolisian sangat mendukung kegiatan positif seperti ini, yang mampu mendorong pertumbuhan pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal. Namun, kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta dan panitia untuk selalu mengutamakan keselamatan selama kegiatan berlangsung,” ujar IPTU Syamsul Arifin.

    Ia juga menambahkan bahwa pengamanan telah disiapkan secara maksimal, bekerja sama dengan panitia dan pihak terkait, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

    “Personel kami siagakan di beberapa titik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, hingga saat ini kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” imbuhnya.

    Sementara itu, sejumlah peserta mengaku puas dan tertantang dengan pengalaman rafting di sungai Desa Pesawahan. Selain memacu adrenalin, mereka juga disuguhkan panorama alam yang indah sepanjang perjalanan.

     

    Hery.

  • Puncak Grand Opening Probolinggo Rafting Berlangsung Meriah, Dimeriahkan Penampilan JM Twins Musik

    Puncak Grand Opening Probolinggo Rafting Berlangsung Meriah, Dimeriahkan Penampilan JM Twins Musik

     

     

    PROBOLINGGO – Suasana malam puncak Grand Opening Probolinggo Rafting berlangsung semarak dan penuh antusiasme. Kegiatan yang digelar di area wisata bernuansa alam pedesaan ini sukses menghadirkan hiburan bagi para pengunjung dan peserta yang hadir dari berbagai daerah, Sabtu (04/04/2026).

    Acara semakin meriah dengan penampilan dari JM Twins Musik yang membawakan sejumlah lagu santai dan menghibur. Alunan musik yang disajikan mampu menciptakan suasana hangat dan rileks, membuat para peserta larut dalam kebersamaan sambil menikmati indahnya suasana malam di tengah alam terbuka.

    Tampak para pengunjung duduk santai di kursi-kursi yang telah disediakan, sementara sebagian lainnya menikmati suasana dengan berdiri di sekitar area panggung. Cahaya lampu panggung yang berwarna-warni berpadu dengan latar pepohonan menambah kesan eksotis, menciptakan pengalaman berbeda bagi para hadirin.

    Tidak hanya menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga menjadi momen kebersamaan antara masyarakat, komunitas, serta pecinta wisata alam. Kehadiran berbagai elemen masyarakat menunjukkan dukungan nyata terhadap pengembangan potensi wisata lokal di Kabupaten Probolinggo.

    Owner. Samsudin . menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan acara tersebut. Ia menegaskan bahwa Grand Opening ini merupakan langkah awal dalam membangun destinasi wisata yang berdaya saing.

    “Alhamdulillah, malam puncak Grand Opening ini berjalan meriah dan di luar ekspektasi kami. Ini bukan hanya sekadar acara hiburan, tetapi bagian dari komitmen kami untuk mengembangkan potensi daerah,” ujar Samsudin.

    Ia menambahkan bahwa Probolinggo Rafting hadir sebagai bentuk kontribusi putra daerah dalam memajukan sektor pariwisata lokal.

    “Kami ingin Probolinggo memiliki destinasi wisata yang bisa dibanggakan. Dengan konsep wisata alam yang dipadukan dengan kegiatan hiburan, kami berharap tempat ini mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Samsudin juga berharap keberadaan Probolinggo Rafting dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

    “Harapan kami, tempat ini tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” tambahnya.

    Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara tersebut.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik panitia, komunitas, maupun para pengunjung yang telah hadir dan mendukung. Semoga ke depan Probolinggo Rafting semakin berkembang dan menjadi ikon wisata kebanggaan daerah,” pungkasnya.

     

     

    Hery.

     

     

     

  • Grand Opening Probolinggo Rafting, Samsudin: Putra Daerah Harus Mampu Kembangkan Potensi Lokal

    Grand Opening Probolinggo Rafting, Samsudin: Putra Daerah Harus Mampu Kembangkan Potensi Lokal

     

     

     

     

    PROBOLINGGO – Semangat membangun daerah kembali ditunjukkan melalui peresmian wisata arung jeram “Probolinggo Rafting” yang digelar dalam acara grand opening dengan suasana meriah dan penuh antusiasme.sabtu ,04/04/2026 .

    Acara tersebut dihadiri oleh Kapolres Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) jajaran kepala dinas.anggota DPRD probolinggo. tokoh masyarakat, peserta trail dan rafting, serta komunitas Persatuan Harley Davidson yang turut memeriahkan kegiatan.

    Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan luas terhadap pengembangan sektor pariwisata di Probolinggo, khususnya wisata berbasis alam dan petualangan.

    Dalam sambutannya, owner Probolinggo Rafting, Samsudin, SH., menyampaikan bahwa pembangunan wisata ini dilatarbelakangi oleh keinginan kuat sebagai putra daerah untuk turut berkontribusi dalam memajukan potensi lokal.

    “Kami membangun ini sebagai putra daerah harus bisa mengembangkan potensi yang ada di Probolinggo. Karena saya sudah pernah berkeliling, Alhamdulillah yang paling bagus ada di Probolinggo,” ujar Samsudin.

     

    Ia menegaskan bahwa potensi alam di Probolinggo, khususnya untuk wisata arung jeram, memiliki keunggulan yang tidak kalah dibandingkan daerah lain. Hal tersebut menjadi motivasi utama dirinya untuk menghadirkan Probolinggo Rafting sebagai destinasi wisata yang profesional dan berdaya saing.

    “Untuk itu, kami sebagai putra daerah mempunyai inisiatif untuk membangun Probolinggo Rafting ini. Dan saya sebagai putra daerah ingin berkontribusi untuk memajukan Probolinggo,” tambahnya.

     

    Dengan hadirnya Probolinggo Rafting, diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan sektor pariwisata daerah. Selain itu, keberadaan wisata ini juga diharapkan mampu menarik wisatawan lokal maupun luar daerah.

     

    Hery.