Kategori: Uncategorized

  • Kualitas Proyek Alun-Alun Kraksaan Rp4,6 M Disorot, Warga Akan Lapor ke KPK

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Proyek rehabilitasi dan revitalisasi Alun-Alun Kota Kraksaan yang menelan dana fantastis dengan Pagu senilai Rp4,6 miliar kini berada di bawah sorotan tajam masyarakat. Meski baru saja rampung, kualitas pekerjaan fisik di lapangan diduga jauh dari standar. Kekecewaan warga mencapai puncaknya seiring dengan munculnya rencana pelaporan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahmad, salah satu warga yang vokal menyuarakan kejanggalan ini, menegaskan bahwa audit teknis dan hukum diperlukan untuk melihat adanya potensi kerugian negara.

    Berdasarkan investigasi warga di lokasi, ditemukan indikasi sejumlah kerusakan yang mencolok: Permukaan paving block terindikasi sudah tidak rata, bergelombang, dan terindikasi mengalami penurunan elevasi meski baru selesai dikerjakan. Diduga kuat, proses pemadatan lapisan dasar tidak sesuai spesifikasi.

    Masyarakat mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan yang menyedot anggaran hampir Rp176 juta. Berikut rincian dana yang disorot: Fisik (Rehabilitasi & Revitalisasi) Rp4,09 Miliar; Perencanaan & Masterplan Rp348 Juta; Pengawasan Teknis Rp175,9 Juta; total Pagu ± Rp4,61 Miliar.

    Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, mengarahkan agar pertanyaan disampaikan langsung kepada Bupati atau Dinas Perkim.

    Konsultan pengawas berinisial ANW telah dihubungi untuk dimintai klarifikasi, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    “Kami tidak ingin uang rakyat menguap menjadi proyek gagal. Jika evaluasi total tidak segera dilakukan, laporan resmi ke KPK akan menjadi langkah terakhir untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik proyek Rp4,6 miliar ini,” tegas Ahmad, Sabtu (4/4/2026).

    Ahmad menyatakan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data dan tidak menutup kemungkinan akan meneruskan temuan ini ke lembaga antirasuah (KPK) jika tidak ada perbaikan signifikan dari pihak rekanan.

    Warga kini menuntut pemerintah daerah tidak hanya melakukan “tambal sulam”, melainkan pertanggungjawaban penuh atas kualitas fasilitas publik yang menggunakan dana APBD 2025 tersebut. (Redaksi/ir)

  • Probolinggo Siap Jadi Tuan Rumah Event Adventure Bergengsi “Proling Private Enduro Trail and Rafting 2026”

    Probolinggo Siap Jadi Tuan Rumah Event Adventure Bergengsi “Proling Private Enduro Trail and Rafting 2026”

     

    PROBOLINGGO – Dunia olahraga petualangan di Kabupaten Probolinggo kembali bergeliat. Event bertajuk “Proling Private Enduro Trail and Rafting 2026” siap digelar selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 April 2026. Kegiatan ini menggabungkan sensasi olahraga trail dengan rafting, yang dipastikan akan menghadirkan pengalaman menantang sekaligus menyenangkan bagi para peserta. Jum’at, 03/04/2026 .

    Owner Probolinggo Rafting, Samsudin, SH, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata alam Probolinggo kepada masyarakat luas.

    “Kami ingin menghadirkan event yang tidak hanya menantang adrenalin, tetapi juga mempererat silaturahmi antar pecinta adventure serta mengangkat potensi wisata daerah,” ujar Samsudin.

    Rangkaian Kegiatan

    Event ini telah disusun dengan agenda yang padat dan menarik:

    • Hari Pertama – 3 April 2026 Peserta akan memulai kegiatan dengan registrasi pada pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Suasana keakraban langsung dibangun melalui welcome party yang digelar mulai pukul 18.30 hingga 20.45 WIB.
    • Hari Kedua – 4 April 2026 Kegiatan utama dimulai sejak pagi hari. Peserta akan menikmati sarapan bersama pukul 07.00 hingga 08.00 WIB, dilanjutkan start trail pada pukul 08.00. Petualangan trail berlangsung hingga pukul 15.30 WIB dengan fasilitas makan siang di jalur.

     

    Malam harinya, peserta akan menikmati makan malam bersama dan dilanjutkan dengan main party yang berlangsung hingga tengah malam.

    Hari Ketiga – 5 April 2026 Di hari terakhir, peserta kembali menikmati sarapan pagi sebelum melanjutkan kegiatan rafting yang dijadwalkan mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.

     

    Angkat Potensi Wisata dan Ekonomi Lokal

    Menurut Samsudin, event ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dengan kehadiran peserta dari berbagai daerah, sektor UMKM, penginapan, hingga jasa wisata lokal diprediksi akan ikut merasakan manfaatnya.

    “Ini bukan hanya tentang olahraga, tapi juga tentang bagaimana kita menggerakkan ekonomi lokal dan memperkenalkan keindahan Probolinggo,” tambahnya.

    Target Peserta dan Antusiasme

    Event ini ditargetkan diikuti oleh komunitas trail dan pecinta rafting dari berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme peserta pun diperkirakan tinggi mengingat konsep kegiatan yang unik dan jarang digelar dalam satu paket lengkap.

     

    Hery.

  • Perdana, Takmir Masjid An-Nur Seroja Bersama Karang Taruna Gelar Aksi ‘Jumat Berkah’

    Perdana, Takmir Masjid An-Nur Seroja Bersama Karang Taruna Gelar Aksi ‘Jumat Berkah’

    SITUBONDO, kabarbromo66.com – Semangat kebersamaan terpancar di lingkungan Masjid An-Nur, Seroja, Kelurahan Patokan, Situbondo pada Jumat (3/4/2026). Untuk pertama kalinya, Takmir Masjid An-Nur bersinergi dengan Pemuda Karang Taruna RT 001 RW 002 menggelar kegiatan sosial bertajuk “Jumat Berkah”.

    Kegiatan yang bertepatan dengan 15 Syawal 1447 H ini menyasar warga sekitar serta pengguna jalan yang melintas di depan masjid. Sejak pagi hari, para pengurus masjid dan pemuda setempat tampak bahu-membahu mendistribusikan paket makanan dan minuman.

    Pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan. Ketua Takmir Masjid An-Nur yang baru, Muhammad Hamdun, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk nyata kepedulian sosial pasca-terbentuknya struktur kepengurusan yang baru.

    “Kami berharap kepengurusan ini mampu membawa perubahan positif. Masjid bukan hanya pusat ibadah secara vertikal, tapi juga motor penggerak pemberdayaan umat dan sosial,” ujar Hamdun dalam keterangannya.

    Keberhasilan agenda perdana ini tidak lepas dari dukungan berbagai tokoh, di antaranya: Habib Ali Bin Abdulkadir Ba’adil selaku pembimbing keagamaan; Wahid Hasyim Syamlan, S.H., M.H. yang berperan dalam penguatan aspek kelembagaan dan hukum; Bapak Bambang selaku Ketua RT setempat; Abdul Malik Belfegih sebagai salah satu penggerak sosial masyarakat.

    Antusiasme yang tinggi tidak hanya datang dari penerima manfaat, tetapi juga para donatur yang menyisihkan sebagian hartanya. Sinergi antara tokoh agama, pengurus masjid, pemuda, dan perangkat lingkungan menjadi pondasi kuat suksesnya acara ini.

    Ke depan, Takmir Masjid An-Nur merencanakan “Jumat Berkah” sebagai agenda rutin. Selain sebagai upaya memakmurkan masjid, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) dan kepedulian antar sesama warga di wilayah Patokan – Seroja.

    Kegiatan ditutup dengan doa bersama, berharap aksi ini menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Situbondo, khususnya di lingkungan Seroja. (Redaksi)

     

  • Aliansi L3GAM Ajukan Audiensi ke Perumdam Bayuangga, Soroti Tata Kelola dan Isu Integritas Internal

    Aliansi L3GAM Ajukan Audiensi ke Perumdam Bayuangga, Soroti Tata Kelola dan Isu Integritas Internal

     

     

     

    PROBOLINGGO – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi L3GAM secara resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Direktur Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo. Langkah ini dilakukan guna meminta klarifikasi serta memperoleh informasi mendalam terkait manajemen dan tata kelola perusahaan daerah tersebut.

    Permohonan audiensi tersebut tertuang dalam surat bernomor 0015/L3GAM/IV/2026 tertanggal April 2026. Aliansi L3GAM yang terdiri dari LPLH TN, Libas’88, LIN, G-APKM, AMPP, dan Madas Nusantara menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya yang bergerak di sektor pelayanan publik.

    Dasar Hukum dan Dorongan Transparansi

    Dalam suratnya, aliansi mencantumkan sedikitnya delapan dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta sejumlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Wali Kota yang mengatur pengelolaan BUMD dan sistem penyediaan air minum.

    Aliansi menilai, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good governance). Audiensi ini juga bertujuan memastikan bahwa pengelolaan Perumdam Bayuangga berjalan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

    Selain itu, aliansi mendorong agar seluruh organ perusahaan diisi oleh sumber daya manusia yang memenuhi standar integritas, kompetensi, dan profesionalisme.

    Isu Integritas Internal Jadi Sorotan

    Salah satu poin krusial dalam permohonan audiensi tersebut adalah adanya isu yang berkembang terkait komposisi personel di internal Perumdam Bayuangga. Aliansi L3GAM menyoroti dugaan keberadaan anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang disebut-sebut merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

    “Kami meragukan integritas perusahaan apabila isu tersebut benar adanya. Hal ini perlu segera diklarifikasi demi menjaga kredibilitas dan kinerja Perumdam,” demikian pernyataan dalam surat aliansi.

    Ketua LPLH TN Probolinggo, Didit Laksana, juga mengungkapkan adanya dugaan lain yang perlu mendapat perhatian.

    “Tidak hanya soal integritas anggota SPI, kami juga menemukan adanya salah satu personel di bagian Humas yang perlu dipertanyakan terkait kapasitas, kinerja, serta kesesuaian dengan syarat rekrutmen,” ujarnya.

    Menunggu Respons Resmi

    Hingga berita ini diterbitkan, surat permohonan audiensi tersebut telah diterima oleh pihak Perumdam Bayuangga, sebagaimana dibuktikan dengan adanya stempel resmi pada dokumen.

    Aliansi L3GAM bersama masyarakat kini menunggu jadwal audiensi dari pihak Perumdam guna mendapatkan kejelasan atas berbagai isu yang berkembang. Klarifikasi tersebut dinilai penting demi menjaga kepercayaan publik serta menjamin kualitas pelayanan air bersih di Kota Probolinggo.

     

    Tim .

     

  • Paving Bergelombang dan Drainase Terbuka, Warga Pertanyakan Pengawasan Proyek Alun-Alun Kraksaan ±Rp.4,6 M

    Bollard (tiang pembatas jalan)

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Proyek rehabilitasi & revitalisasi Alun-Alun Kota Kraksaan kini tengah menjadi sorotan publik. Pagu sebesar ±Rp.4,6 miliar untuk penataan ruang publik tersebut dinilai warga tidak berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan di lapangan, khususnya pada sisi timur alun-alun.

    ​Berdasarkan pantauan dan data rencana pengadaan, total Pagu sebesar ±Rp.4,6 miliar tersebut dialokasikan untuk pekerjaan konstruksi fisik (Pagu ±Rp.4,09 miliar), perencanaan dan masterplan (Pagu ±Rp.348,7 juta), serta pengawasan proyek (Pagu ±Rp.175,9 juta).

    Saluran drainase berbentuk lubang terbuka

    Namun, Ahmad, seorang warga Kecamatan Kraksaan, mengungkapkan adanya sejumlah titik yang dianggap tidak memenuhi standar kenyamanan dan keamanan. Ia menunjuk kondisi permukaan paving yang tidak rata serta saluran drainase di tepi jalur pedestrian yang masih terbuka tanpa penutup.

    ​“Harapan kami, dengan anggaran yang cukup besar, kualitas pekerjaan benar-benar sesuai standar sehingga aman digunakan masyarakat. Kondisi drainase yang terbuka ini juga berpotensi membahayakan pejalan kaki,” ungkap Ahmad.

    Paving block terlihat bergelombang dan tidak rata

    ​Menanggapi keluhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Probolinggo, Agus Budianto, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut.

    ​”Nanti diperbaiki, Mas,” ujar Agus singkat saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut teknis di lapangan pada Rabu (1/4/2026).

    ​Senada dengan hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menyarankan agar masyarakat menyampaikan laporan teknis secara langsung kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat segera ditangani.

    ​Di sisi lain, upaya koordinasi terus dilakukan untuk mendapatkan arahan kebijakan dari pimpinan daerah. Namun, hingga berita ini diturunkan, Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris ketika dikonfirmasi masih belum merespons permintaan keterangan terkait evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.

    ​Warga berharap Pemkab Probolinggo memperbaiki kerusakan dan kekurangan volume pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak. (Redaksi)

     

  • Wakil Rakyat Fraksi Golkar Gelar Halal Bihalal, Pererat Silaturahmi dengan Warga Dapil Probolinggo 7

    Wakil Rakyat Fraksi Golkar Gelar Halal Bihalal, Pererat Silaturahmi dengan Warga Dapil Probolinggo 7

     

    Probolinggo – Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi Partai Golongan Karya, Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si, menggelar acara halal bihalal bersama warga di kediamannya yang berlokasi di Desa Selogudig Kulon, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Rabu, 01/04/2026 .

    Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut dihadiri oleh masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Probolinggo 7 yang meliputi wilayah Kecamatan Krejengan, Pajarakan, Gending, dan Dringu. Acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat tali silaturahmi pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri.

    Dalam kesempatan tersebut, Wahid Nurahman yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan antara wakil rakyat dengan masyarakat.

    “Melalui halal bihalal ini, kita ingin memperkuat ukhuwah serta membuka ruang komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Aspirasi warga menjadi hal yang sangat penting untuk kami perjuangkan di lembaga legislatif,” ujarnya.

    Suasana acara berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan. Warga yang hadir tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari ramah tamah, doa bersama, hingga saling bermaaf-maafan.

    Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Sejumlah warga menyampaikan berbagai harapan terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

    Sebagai wakil rakyat dari Partai Golongan Karya, Wahid Nurahman menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah Dapil Probolinggo 7.

     

    Hery.

     

     

  • Silaturahmi Lintas Sektor Kecamatan Pajarakan, Pererat Sinergi dan Kebersamaan

    Silaturahmi Lintas Sektor Kecamatan Pajarakan, Pererat Sinergi dan Kebersamaan

     

     

     

    Pajarakan – Pemerintah Kecamatan Pajarakan menggelar kegiatan “Silaturahmi Lintas Sektor dan Pisah Kenang” dengan mengusung tema “Jalin Silaturahmi” pada Maret 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, dengan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat. Senin, 30/03/2026.

    Acara tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antarinstansi di wilayah Kecamatan Pajarakan. Tampak hadir jajaran perangkat kecamatan, kepala desa, perwakilan dari kepolisian, serta unsur terkait lainnya yang duduk bersama dalam suasana sederhana namun penuh makna.

    Dalam kegiatan ini, unsur Forkopimka Pajarakan menunjukkan kekompakan dan sinergitas lintas sektor. Kehadiran aparat dari kepolisian bersama jajaran pemerintah kecamatan menjadi simbol kuatnya koordinasi dalam menjaga stabilitas dan pelayanan kepada masyarakat.

    Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan momen pisah kenang, yang biasanya digelar sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat atau unsur yang akan berpindah tugas. Suasana haru dan kekeluargaan terasa kental sepanjang acara berlangsung.

    Tema “Jalin Silaturahmi” yang diangkat mencerminkan pentingnya menjaga komunikasi dan kebersamaan antarinstansi, guna menciptakan pemerintahan yang harmonis serta pelayanan publik yang optimal di wilayah Kecamatan Pajarakan.

     

    Hery.

     

  • Dugaan Pungutan Rp50 Juta Kios Pupuk Mencuat, Muchlis Bantah Keras, LSM AMPP Minta Dialog Terbuka

    Dugaan Pungutan Rp50 Juta Kios Pupuk Mencuat, Muchlis Bantah Keras, LSM AMPP Minta Dialog Terbuka

     

     

     

    Probolinggo – Dugaan praktik pungutan sebesar Rp50 juta kepada masyarakat yang ingin membuka kios pupuk di Kabupaten Probolinggo mencuat ke publik. Isu tersebut menyeret nama salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo yang disebut menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Pupuk sekaligus Ketua Fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menanggapi hal itu, Muchlis, S.Pd., selaku Ketua Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa informasi terkait adanya pungutan atau uang pelicin tidak benar. Sabtu, 28/03/2026 .

    “Kami sebagai Ketua Panja tidak mungkin melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Tuduhan ini harus diluruskan dengan menghadirkan semua pihak agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” tegasnya.

    Muchlis juga menekankan pentingnya klarifikasi terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi opini liar di tengah masyarakat.

    Menurutnya, sebagai Ketua Panja Pupuk, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menarik biaya dalam bentuk apapun dari masyarakat, melainkan hanya menjalankan fungsi pengawasan.

    “Kami sebagai Ketua Panja tidak mungkin memeras rakyat. Tuduhan itu tidak benar dan perlu diluruskan secara jelas,” lanjutnya.

    Ia menambahkan, persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka dengan menghadirkan semua pihak agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.

    “Perlu ada penjelasan bersama agar tidak berkembang menjadi opini yang salah. Kami siap untuk klarifikasi secara terbuka,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua LSM AMPP Probolinggo, Lutfi Hamid, turut memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Ia menekankan pentingnya pemberitaan yang berimbang serta mengedepankan dialog sebelum menarik kesimpulan.

    “Berita ini harus berimbang. Semua pihak sebaiknya duduk bersama dan berdialog terlebih dahulu demi menjaga kondusifitas Probolinggo,” ujarnya.

    Menurut Lutfi, langkah klarifikasi terbuka sangat penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat serta menjaga stabilitas daerah tetap aman dan terkendali.

    Dengan adanya pernyataan dari kedua pihak tersebut, diharapkan polemik ini dapat segera menemukan titik terang melalui komunikasi yang terbuka dan transparan.

     

    Tim.

  • Sapa Pengunjung di Gunung Bromo Kapolres Probolinggo Pastikan Keamanan Wisatawan*

    Sapa Pengunjung di Gunung Bromo Kapolres Probolinggo Pastikan Keamanan Wisatawan*

     

    PROBOLINGGO – Gunung Bromo masih menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit di Jawa Timur. Hal itu terlihat banyaknya pengunjung pada libur lebaran Idulfitri mulai H+3 setelah sebelumnya kawasan wisata Bromo ditutup selama hari raya Nyepi.Untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan, Polres Probolinggo Polda Jatim memaksimalkan patroli kawasan Gunung Bromo.

    Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menyampaikan bahwa peningkatan patroli ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, keselamatan wisatawan, serta untuk memastikan situasi tetap kondusif. AKBP Latif menerangkan, patroli tersebut difokuskan pada sejumlah titik yang ramai dikunjungi wisatawan, diantaranya kawasan lautan pasir, kawah Bromo dan jalur masuk kawasan wisata melalui wilayah Kabupaten Probolinggo.

    “Kehadiran kami di sini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang sedang berlibur di Gunung Bromo agar merasa aman dan nyaman,” ujar AKBP Latif di Gunung Bromo, Selasa (24/3/26).

    Tak hanya soal keamanan, Kapolres Probolinggo juga menyoroti ancaman kerusakan lingkungan akibat membludaknya pengunjung. Kapolres Probolinggo mengimbau wisatawan agar menjaga kelestarian kawasan dengan tidak membuang sampah sembarangan.Selain itu, Kapolres Probolinggo juga mengingatkan wisatawan agar tetap memperhatikan keselamatan saat melintas di jalur menuju lokasi Gunung Bromo.

    “Banyak jalur yang ekstrem, jadi kami ingatkan agar wisatawan lebih hati – hati, pastikan kendaraannya dalam kondisi prima serta perhatikan rambu peringatan di sepanjang jalur menuju lokasi,” kata AKBP Latif.

    Sementara itu, menurut salah seorang rombongan wisatawan dari Blora – Jawa Tengah, wisata Bromo tak hanya nyaman karena pemandangan alamnya namun juga karena kehadiran pihak keamanan dari Kepolisian setempat.

    “Pemandangan di Gunung Bromo sangat bagus, udaranya sejuk dan lebih merasa aman lagi di sini banyak Polisi yang patroli,” kata Anik yang datang ke Bromo bersama 35 orang rombongan dari perusahaan tempat ia bekerja.Menurutnya dengan kehadiran Polisi, wisatawan tidak merasa khawatir ada tindak kejahatan di lokasi wisata yang memang ramai pengunjung.

    “Jadi kita tenang gitu lho atau kalaupun ada kejahatan kan cepat ditangani dengan adanya Polisi yang siaga di sini ( lokasi Gunung Bromo),” kata Anik.

    Hal senada juga diakui salah seorang pelaku jasa transportasi wisata di Bromo yang mengatakan stabilnya jumlah wisatawan Bromo juga ditunjang oleh perbaikan sistem pengelolaan di pintu masuk dan sistem pengamanan.Ia menilai, jika sebelumnya antrean panjang hingga memicu kepadatan kerap terjadi, kini kondisi tersebut sudah jauh lebih terkendali terlebih hadirnya pihak Kepolisian yang rutin patroli.

    “Sekarang tidak ada kemacetan di tiket masuk. Penanganannya lebih cepat, jadi pengunjung lebih lancar masuk dan sitem keamanannya juga terjamin dengan hadirnya pihak Kepolisian,” jelasnya. (*)

     

    Hery.

  • Suasana haru dan penuh khidmat menyelimuti pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Kirom yang terletak di RT 06 RW 01 Desa Satreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

    Suasana haru dan penuh khidmat menyelimuti pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Kirom yang terletak di RT 06 RW 01 Desa Satreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

     

     

    Sejak pagi hari, ratusan jemaah mulai berdatangan dengan mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah penuh kebahagiaan dan ketulusan tampak menghiasi setiap langkah menuju masjid, menandai datangnya hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh.

    Di dalam masjid, lantunan takbir, tahmid, dan tahlil menggema, menciptakan suasana yang syahdu dan menyentuh hati. Jemaah tampak larut dalam kekhusyukan, sebagian tak kuasa menahan air mata saat mengingat perjalanan spiritual selama bulan Ramadan.

    Pelaksanaan Sholat Idul Fitri berlangsung dengan tertib dan penuh kekhidmatan. Bertindak sebagai imam adalah Ustaz Syafi’i yang memimpin jalannya sholat dengan suara yang tenang dan meresap ke dalam hati para jemaah. Sementara itu, khutbah Idul Fitri disampaikan oleh Ustaz Wasiludin yang membawa suasana semakin mendalam dan penuh makna. Adapun tugas bilal diemban oleh Muklas yang turut mengiringi jalannya ibadah dengan tertib.

    Saat khutbah berlangsung, suasana masjid semakin hening. Jemaah tampak menyimak dengan penuh perhatian, beberapa terlihat menundukkan kepala, larut dalam perenungan dan rasa syukur yang mendalam.

    Momen saling bersalaman usai sholat menjadi puncak suasana haru. Jemaah saling bermaafan dengan penuh keikhlasan, mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin. Tangis bahagia pun pecah di antara pelukan hangat, menandakan bersihnya hati di hari yang fitri.

    Pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Kirom tahun ini menjadi gambaran nyata kebersamaan, keikhlasan, serta kekuatan spiritual masyarakat dalam menyambut hari kemenangan dengan penuh rasa syukur dan haru.

     

     

    Hery.

  • Dapur Rakyat Probolinggo Terhimpit Kelangkaan Elpiji 3Kg, PSSA: Supervisi Pemerintah Mandul

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, KABARBROMO66.COM – Kelangkaan gas elpiji kemasan 3 kilogram (kg) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kian meluas pada akhir ramadhan 1447 H. Kondisi ini tidak hanya memicu antrean panjang di sejumlah pangkalan resmi, tetapi juga mendongkrak harga di tingkat pengecer hingga melampaui batas kewajaran. Lemahnya fungsi supervisi dan kontrol dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dituding menjadi faktor utama yang memperkeruh karut-marut distribusi energi bersubsidi tersebut.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, warga di beberapa kecamatan, seperti Maron, hingga wilayah Kraksaan, mulai kesulitan mendapatkan pasokan. Di tingkat pengecer, harga gas “melon” tersebut dilaporkan telah langka dan beberapa menembus angka jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Situasi ini mulai memukul daya beli masyarakat kecil serta mengancam keberlangsungan pelaku usaha mikro yang bergantung sepenuhnya pada bahan bakar tersebut.

    Sekretaris Pusat Studi Supervisi dan Advokasi (PSSA), Aris, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja jajaran pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam merespons krisis. Menurut Aris, kelangkaan ini bukanlah fenomena musiman yang terjadi secara alami, melainkan potret buruknya manajemen distribusi dan minimnya pengawasan lapangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar menyalahkan peningkatan konsumsi masyarakat tanpa melakukan audit distribusi yang transparan.

    “Pemerintah Kabupaten Probolinggo seolah kehilangan taji dalam mengawasi arus distribusi dari agen hingga ke pangkalan. Kelangkaan ini adalah bukti nyata kegagalan supervisi. Kami melihat ada kesenjangan besar antara data ketersediaan stok di atas kertas dengan realitas pahit yang dihadapi warga di pasar-pasar,” ujar Aris saat dihubungi pada Jumat (20/3/2026). PSSA mensinyalir adanya praktik penyaluran yang tidak tepat sasaran, termasuk dugaan rembesan stok bersubsidi ke sektor industri yang luput dari pantauan instansi terkait.

    Aris mendesak Pemkab Probolinggo untuk segera melakukan langkah konkret. Selain operasi pasar untuk menstabilkan harga, PSSA menuntut adanya sanksi tegas bagi agen atau pangkalan yang terbukti melakukan penimbunan atau menjual di atas harga resmi. Tanpa penegakan aturan yang represif, Aris mengkhawatirkan kelangkaan ini akan terus berulang dan menjadi beban kronis bagi masyarakat miskin di Probolinggo.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait langkah taktis yang akan diambil untuk mengurai sumbatan distribusi tersebut. Sementara itu, warga hanya bisa berharap pasokan kembali normal agar dapur mereka tetap dapat mengepul tanpa harus terbebani harga yang mencekik. (Tim Redaksi)

     

  • DKUPP Probolinggo Ajukan Tambahan Dropping, Kelangkaan LPG 3 Kg Dikeluhkan Warga

    DKUPP Probolinggo Ajukan Tambahan Dropping, Kelangkaan LPG 3 Kg Dikeluhkan Warga

     

     

    Probolinggo – Kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Kabupaten Probolinggo dalam beberapa hari terakhir semakin dikeluhkan masyarakat. Warga mengaku kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut, bahkan harus berkeliling ke beberapa kecamatan demi memperoleh stok. Jum’at,  20/03/2026.

    Menanggapi kondisi ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo bergerak cepat dengan mengirimkan surat resmi kepada PT Pertamina (Persero) untuk meminta tambahan dropping LPG 3 kg.

    Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait kelangkaan gas melon tersebut. Menurutnya, peningkatan kebutuhan menjelang hari besar keagamaan menjadi salah satu faktor utama terjadinya kekosongan stok di tingkat pengecer.

    “Kami sudah bersurat ke Pertamina untuk meminta penambahan distribusi LPG 3 kg ke wilayah Kabupaten Probolinggo. Harapannya, dengan tambahan dropping ini, kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, distribusi LPG sebenarnya berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Namun, tingginya permintaan di lapangan menyebabkan pasokan cepat habis. Selain itu, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain seperti distribusi yang tidak merata atau praktik penimbunan oleh oknum tertentu.

    DKUPP juga mengimbau kepada para agen dan pangkalan agar menyalurkan LPG sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengawasan pun akan diperketat guna memastikan distribusi tepat sasaran.

    Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kelangkaan LPG 3 kg tidak terus berlanjut, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri yang kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat.

    Pemerintah daerah melalui DKUPP memastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, agar distribusi LPG kembali normal dan tidak merugikan masyarakat kecil.

     

    Hery.