Bupati Probolinggo Imbau ASN Tidak Gunakan LPG 3 Kg, Pemkab Intensifkan Pengawasan Distribusi

Bupati Mohammad Haris

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Bupati Probolinggo, Mohammad Haris, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo untuk tidak menggunakan LPG 3 kilogram (kg) atau yang dikenal sebagai gas melon.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya memastikan distribusi LPG subsidi tepat sasaran, yakni bagi masyarakat kurang mampu, petani dan nelayan sasaran, serta pelaku usaha mikro.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Silaturahmi Lintas Sektor Kecamatan Pajarakan, Pererat Sinergi dan Kebersamaan

34 Redaksi Satu

“Saya mengimbau teman-teman ASN agar secara bijak tidak menggunakan LPG 3 kilogram. Begitu juga masyarakat yang mampu,” ujar Haris.

Selain ASN, Pemkab juga mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menggunakan LPG 3 kg untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkab berencana melakukan pengecekan untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan.

Pemkab Probolinggo menyatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina guna menambah pasokan serta memperlancar distribusi LPG 3 kg.

Meski demikian, menurut Haris, tambahan kuota belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. “Setiap penambahan kuota selalu terasa kurang,” katanya.

Dalam sepekan terakhir, Pemkab juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan, agen, dan titik distribusi di 24 kecamatan untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga.

Pemkab menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penimbunan maupun tindakan lain yang berpotensi menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga.

Sementara itu, pihak Pertamina melalui Sales Branch Manager (SBM) Gas Malang V, Faisal Fahd, menyampaikan bahwa distribusi LPG 3 kg ke Kabupaten Probolinggo sejak awal April 2026 mencapai sekitar 436 ribu tabung.

Ia menjelaskan distribusi berjalan lancar, termasuk tambahan penyaluran sekitar 34 ribu tabung pada pertengahan April. Namun, menurutnya, kelangkaan dipengaruhi oleh dua faktor utama.

“Pertama, adanya panic buying di masyarakat. Kedua, aktivitas spekulan yang membuat distribusi tidak stabil,” ujarnya.

Sebagai langkah penanganan, Pertamina menyiapkan operasi pasar di wilayah-wilayah yang mengalami kelangkaan, dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan. (Redaksi)