Legislator Kritik Kenaikan Signifikan BBM Nonsubsidi: “Beban Rakyat Bertambah”

JAKARTA, kabarbromo66.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026. Ia menilai kenaikan yang terjadi secara mendadak tersebut memberatkan masyarakat, terutama karena dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai.

Lonjakan Harga yang Signifikan

Baca Juga

1 tahun  lalu

ASN Diminta Perkuat Kolaborasi dan Sinergi Dalam Pelayanan Publik

242 Redaksi Satu

Berdasarkan data dari situs resmi MyPertamina, kenaikan harga terjadi pada tiga jenis BBM nonsubsidi dengan rincian sebagai berikut:

Pertamax Turbo (RON 98): Dari Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter.

Dexlite: Dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600 per liter.

Baca Juga

5 bulan  lalu

MUSKERCAB I PCNU Kraksaan Masa Khidmat 2025–2030 Berjalan Sukses dan Khidmat

180 Redaksi Satu

Pertamina DEX: Dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter.

Mufti menyoroti kontradiksi antara narasi pemerintah sebelumnya yang menjamin stabilitas harga BBM dengan kenyataan di lapangan saat ini. “Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Namun tiba-tiba hari ini harga melonjak tajam tanpa komunikasi,” ujar Mufti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4).

Soroti Masalah Distribusi Subsidi

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut juga menggarisbawahi dampak kenaikan ini bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, meskipun yang dinaikkan adalah BBM nonsubsidi, masalah mendasar terletak pada sulitnya akses terhadap BBM subsidi di berbagai daerah.

“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi tersebut, mereka terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang harganya kini meningkat tajam,” tegasnya.

Desakan kepada Pemerintah

Selaku anggota komisi yang bermitra dengan Pertamina, Mufti mendesak dua langkah konkret:

1. Perbaikan Distribusi: Pemerintah harus menjamin stok BBM subsidi tersedia bagi yang berhak agar mereka tidak terbebani harga nonsubsidi yang melambung.

2. Transparansi Harga: Meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian harga turun apabila kondisi harga minyak dunia membaik.

“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutup legislator asal Dapil Jawa Timur II tersebut. (Redaksi)