Buntut Buntunya Aspirasi, Warga Probolinggo Mengadu ke Bupati Tetangga
Ilustrasi
PROBOLINGGO, kabarbromo66.com — Infrastruktur jembatan di Desa Sumberkatimoho, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, kini dalam kondisi kritis. Kerusakan akses vital ini tidak hanya menghambat distribusi komoditas pertanian, tetapi juga mulai mengancam keselamatan warga dan memutus akses pendidikan bagi anak-anak sekolah.
Kondisi jembatan yang menghubungkan Desa Sumberkatimoho, Karangren, hingga Kedungcaluk tersebut kini nyaris ambruk. Sebagai akses utama, jembatan ini merupakan urat nadi bagi para petani untuk mengangkut hasil panen padi. Dengan kondisi saat ini, aktivitas ekonomi masyarakat praktis terhambat.
Persoalan paling krusial dirasakan di sektor pendidikan. Sejumlah siswa SD Sumberkatimoho yang biasanya hanya memerlukan waktu lima menit untuk sampai di sekolah, kini harus memutar melalui rute Desa Karangren dan Krejengan. Perjalanan yang semula singkat berubah menjadi 30 menit.
“Beberapa siswa nekat menyeberangi jembatan rusak dengan berjalan kaki. Ini sangat berisiko tinggi. Potensi jembatan ambruk sewaktu-waktu bisa memakan korban jiwa,” ujar Noval Yulianto, warga setempat yang juga Sekretaris DPW Lembaga Garuda Sakti, Sabtu (14/3/2026).
Aspirasi Digital
Lambatnya respons dari otoritas setempat memicu cara unik warga dalam menyampaikan keluh kesah. Kejadian ini sempat menarik perhatian publik di media sosial setelah seorang warga Sumberkatimoho mengadu langsung kepada Bupati Situbondo (Mas Rio), pemimpin daerah tetangga, melalui siaran langsung di platform TikTok.
Langkah “melompati” batas administratif ini dinilai sebagai bentuk kebuntuan komunikasi antara warga dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kejadian yang viral tersebut dipandang sebagai kritik tajam bagi kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Probolinggo dalam menyerap aspirasi warga.
Ancaman Kegagalan Pelayanan
Kekecewaan warga kian memuncak dengan munculnya rencana iuran mandiri. Warga dikabarkan berencana mengumpulkan dana sebesar Rp 150.000 per kepala keluarga untuk memperbaiki jembatan secara swadaya.
Rencana ini memicu sorotan mengenai fungsi negara dalam penyediaan infrastruktur dasar. Jika perbaikan jembatan pada akhirnya dibebankan kepada kantong warga, hal tersebut dipandang sebagai potret kegagalan pelayanan publik.
“Apabila iuran warga ini benar-benar dilaksanakan karena pemerintah tetap bergeming, kami akan melaporkan hal ini ke Ombudsman RI. Ini adalah indikasi kuat kegagalan koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan organisasi perangkat daerah di Probolinggo,” tegas Noval.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak agar Bupati Probolinggo dan jajaran legislatif segera meninjau lokasi guna memberikan langkah konkret. Intervensi segera diperlukan sebelum kerusakan jembatan tersebut memakan korban atau memicu gejolak sosial yang lebih besar akibat pembiaran infrastruktur publik. (Red)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar