Ironi MBG Probolinggo: Antara Anggaran Besar dan Sajian Buah Naga Mentah

Ilustrasi

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Karut-marut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, memasuki babak baru yang memprihatinkan. Sebuah video berdurasi 56 detik yang diunggah akun TikTok @sultanakbar904 pada Selasa, 10 Maret 2026, menjadi saksi bisu betapa ambisiusnya program nasional ini tak sebanding dengan realitas di piring siswa.

Dalam video tersebut, sepasang suami-istri dari Desa Petunjungan, Kecamatan Paiton, menunjukkan paket MBG yang jauh dari standar layak. Isinya: buah naga kecil yang masih mentah, blewah kerdil, serta sepotong roti dan kerupuk yang ditaksir hanya bernilai seribu rupiah. “Apa ini layak dimakan? Menu MBG apaan seperti ini,” ujar sang ayah dalam bahasa Madura dengan nada getir.

Baca Juga

9 bulan  lalu

HPN dan Halalbihalal Wartawan, F-WAMIPRO Ingatkan Diskominfo soal Perlakuan Setara dalam Kemitraan Pemberitaan

141 Redaksi Satu

Dalih Kelalaian di Balik Dapur SPPG

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelor 2, Paiton, yang bertanggung jawab atas distribusi tersebut, tak menampik temuan warga. Kepala SPPG Pondok Kelor 2, Fathor Rahman, mengakui adanya distribusi bahan pangan tak layak tersebut. Namun, ia berdalih bahwa insiden itu murni kesalahan teknis di lini belakang.

“Iya, itu kelalaian tim packing kami,” kata Fathor saat dikonfirmasi awak media kemarin. Ia beralasan bahwa tim pengawas tidak mampu memantau ribuan paket yang dikemas secara manual satu per satu. Pembelaan ini justru memantik pertanyaan baru mengenai standar operasional prosedur (SOP) pengawasan yang diterapkan di dapur-dapur penyedia gizi tersebut.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Ombudsman Jatim Dilapori Dugaan Maladministrasi Seleksi Direktur Perumdam Tirta Argapura Probolinggo

119 Redaksi Satu

Puncak Gunung Es Masalah Gizi

Kasus buah naga mentah di Paiton hanyalah pucuk dari gunung es kegagalan manajemen MBG di Probolinggo. Catatan merah program ini di wilayah tersebut sebelumnya telah diwarnai laporan mengenai distribusi makanan basi, berjamur, hingga temuan ulat dalam lauk pauk. Dari puluhan SPPG yang beroperasi, mayoritas dinilai belum memiliki kompetensi higienitas dan kontrol kualitas yang mumpuni.

Warga kini mulai menyuarakan kekhawatiran bahwa program yang menelan anggaran negara dalam jumlah masif ini justru menjadi celah baru bagi praktik korupsi di tingkat lokal. Tanpa pengawasan ketat dan audit independen terhadap vendor, alih-alih mencetak generasi emas, program ini dikhawatirkan hanya akan menyuapi siswa dengan risiko kesehatan yang nyata. (Red)