DPRD Probolinggo Segera “Panggil” Satgas MBG Buntut Temuan Makanan Berulat

Gbr. ILUSTRASI

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo tengah dihantam isu serius terkait standar keamanan pangan. Temuan ulat dalam menu makanan di beberapa titik distribusi memicu reaksi keras dari legislatif hingga aktivis, yang menilai kejadian ini sebagai ancaman nyata bagi kesehatan anak-anak penerima manfaat.

Kasus ini mencuat pada akhir Februari 2026 di dua lokasi berbeda, yakni SPPG Sogaan (Kecamatan Pakuniran) dan SPPG Sidodadi (Kecamatan Paiton).

Baca Juga

4 bulan  lalu

PEMERINTAH DESA KEBEN MENGUCAPKAN SELAMAT HARI SANTRI NASIONAL 2025

91 Redaksi Satu

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Ning Ayu Nofita Rahmawati kepada awak media menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam.

“Kami sangat prihatin. Ini bukan persoalan remeh, melainkan masalah keselamatan nyawa penerima manfaat. Jika benar ditemukan ulat, artinya ada kegagalan fatal dalam pengawasan,” tegas Ning Ayu.

Ia mengindikasikan akan segera memanggil Satgas MBG untuk melakukan evaluasi total terhadap aspek quality control (QC) di lapangan.

Baca Juga

5 bulan  lalu

LSM AMPP Desak Bupati Probolinggo Batasi Minimarket di Desa: “Jangan Bunuh Ekonomi Rakyat Kecil!”

167 Redaksi Satu

Kritik tajam juga datang dari Syaiful Bahri, Ketua Laskar Advokasi Siliwangi. Ia menilai temuan ulat dan belatung tersebut sebagai bukti lemahnya profesionalisme pihak penyedia atau SPPG dalam mengelola program negara yang bernilai besar.

Syaiful menduga adanya pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya dalam proses pembersihan bahan baku dan pengolahan makanan di dapur penyedia. Ia juga menduga adanya indikasi penghematan biaya produksi yang mengorbankan kualitas bahan demi mengejar keuntungan. Bahkan, ia mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk bersikap tegas.

“Jika terbukti lalai, izin Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) SPPG tersebut harus dicabut. Jangan jadikan anak-anak kita sebagai kelinci percobaan dari manajemen dapur yang tidak higienis,” cetusnya.

Insiden ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan Program MBG di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Komisi IV DPRD mendorong Satgas MBG untuk memperketat pengawasan, mulai dari memastikan rantai distribusi bebas kontaminasi, melakukan audit berkala terhadap higienitas dapur, hingga menjatuhkan sanksi tegas bagi penyedia yang terbukti mengabaikan faktor kesehatan.

Publik kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar program “Makan Bergizi” benar-benar menghadirkan manfaat gizi bagi siswa, bukan justru menimbulkan risiko penyakit. (red)