ALIANSI L3GAM Luruskan Polemik KUA–PPAS 2026 Probolinggo: Kritik Harus Berbasis Data, Bukan Dugaan

Baca Juga

10 bulan  lalu

Bupati Haris Terima Kunjungan Silaturahim Mensos RI dan Wali Kota Malang

222 Redaksi Satu

Ketua seluruh LSM yang tergabung dalam ALIANSI L3GAM menilai polemik terkait dugaan rekayasa teknokratis dalam penyusunan KUA–PPAS 2026 Kabupaten Probolinggo perlu diluruskan agar tidak menimbulkan opini publik yang keliru maupun tidak berimbang.Selasa, 18/11/2025.

Menurut ALIANSI L3GAM, analisis yang beredar terlalu menyederhanakan mekanisme penyusunan anggaran daerah dan berpotensi menggiring persepsi publik pada kesimpulan yang belum terbukti. Ia menegaskan bahwa penyusunan KUA–PPAS merupakan proses ketat yang melibatkan TPAD, Bappeda, serta pembahasan resmi bersama DPRD. Karena itu, tudingan bahwa TPAD sengaja menjerumuskan kepala daerah merupakan klaim serius yang harus dibuktikan dengan data konkret, bukan asumsi.

ALIANSI L3GAM menjelaskan bahwa perubahan komposisi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Pegawai tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Proporsi anggaran dipengaruhi oleh mandatory spending, kemampuan fiskal daerah, prioritas RPJMD, serta arah kebijakan nasional. “Menurunnya Belanja Modal tidak otomatis berarti mengabaikan rakyat, dan meningkatnya Belanja Barang tidak otomatis identik dengan praktik mark-up. Regulasi tidak menetapkan persentase baku; yang penting adalah keselarasan dengan kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan penggunaan istilah “kejahatan kebijakan anggaran”, karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah telah terjadi tindak pidana. ALIANSI L3GAM meminta agar semua pihak berhati-hati dalam memakai istilah yang bersifat menghakimi. “Kritik harus berbasis data dan regulasi, bukan dibangun dengan narasi dramatis yang memperkeruh suasana,” ujarnya.

ALIANSI L3GAM menegaskan bahwa membentuk opini publik seakan-akan telah terjadi penyimpangan sebelum ada klarifikasi resmi justru dapat mengganggu stabilitas birokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Kami selalu mengedepankan kontrol sosial yang objektif. Jika ada kejanggalan, kami mendorong pemeriksaan dan klarifikasi, bukan penghakiman prematur,” tambahnya.

Di akhir pernyataan, ALIANSI L3GAM mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para penggiat LSM, untuk tetap mengutamakan integritas, objektivitas, dan akurasi data dalam menyampaikan kritik. “APBD memang uang rakyat, tetapi jangan sampai atas nama rakyat kita menyebarkan kesimpulan yang belum diuji. Mari menjaga suasana kondusif dan mengawal anggaran daerah dengan cara yang benar: melalui fakta, regulasi, dan mekanisme resmi,” pungkasnya.

Lutfi hamid.