Suasana Akrab, Kadin Kabupaten Probolinggo Dampingi PT Bromo Tirta Lestari Hadiri RDP DPRD
Probolinggo, KabarBromo.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo pada Rabu (20/8/2025) mengerucut pada pembahasan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Reno Handoyo, turut dihadiri jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Probolinggo. Hadir antara lain Ketua Kadin, Gede Vandana Wijaya; Wakil Ketua Bidang Investasi, Yuli Hermawan; Wakil Ketua Bidang Industri Wajib Cukai, Haji Rofiq Ali Pribadi; serta Abdur Rahim selaku Wakil Ketua Bidang Prasarana, Tanah, dan Pemukiman. Mereka mendampingi Direktur PT Bromo Tirta Lestari (BTL), Sugio, produsen air mineral merek Alamo, yang hadir bersama rombongan untuk memberikan keterangan di hadapan legislatif.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, di antaranya Muhammad Al Fatih (Komisi II) dan Deni Ilhami (Komisi III), menyoroti program CSR perusahaan dalam agenda monitoring dan evaluasi (monev) yang telah digelar sejak Jumat (15/8/2025).
Dalam forum tersebut, Gede Vandana Wijaya melalui Yuli Hermawan menyampaikan bahwa masih banyak perusahaan melaksanakan CSR berdasarkan kebijakan masing-masing. Ia berharap pertemuan itu dapat menjadi wadah penyamaan persepsi.
“Ke depan, CSR sebaiknya lebih terarah, satu pintu, dan selaras dengan visi-misi pemerintah daerah berbenah menuju SAE,” ujarnya.
Selain isu CSR, produk air mineral lokal Alamo juga menjadi perhatian. Yuli Hermawan menuturkan bahwa PT Bromo Tirta Lestari yang banyak mempekerjakan warga Kabupaten Probolinggo, khususnya di Kecamatan Sumberasih, perlu lebih didorong sebagai produk kebanggaan daerah.
“Baik legislatif maupun eksekutif, ketika ada rapat atau menerima tamu dari luar daerah, Alamo bisa dijadikan pilihan utama,” katanya.
Meski demikian, forum juga diwarnai isu hangat mengenai dugaan miskomunikasi dalam penyaluran CSR PT Bromo Tirta Lestari yang diarahkan ke Pemerintah Kota Probolinggo.
“Saya kira tidak sepenuhnya salah. Namun, alangkah lebih bijak jika Kabupaten Probolinggo sebagai wilayah produksi juga mendapatkan bagian yang proporsional,” ungkap Yuli Hermawan.
Menutup pertemuan, Kadin menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan daerah, baik di sektor infrastruktur maupun pemberdayaan sumber daya manusia.
Rapat yang semula berlangsung serius akhirnya ditutup dengan suasana lebih cair. Canda dan tawa mewarnai penutup forum, menandai komitmen bersama untuk mendorong pembangunan Kabupaten Probolinggo.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar