Kategori: Uncategorized

 

 

PROBOLINGGO – Kapolres Probolinggo, AKBP M.Wahyudin Latif meresmikan Revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi Polres Probolinggo Polda Jawa Timur di Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Selasa (28/4/26).

Peresmian ini menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat setelah jembatan yang sebelumnya rusak akibat banjir kini kembali dapat difungsikan kembali.

Dalam sambutannya, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembangunan kembali jembatan tersebut.

Lebih lanjut, Kapolres Probolinggo menekankan bahwa jembatan tersebut memiliki fungsi vital sebagai akses penghubung antara Desa Tiris dan Desa Andungsari.

“Jembatan ini memiliki peran vital sebagai penghubung antar desa, khususnya Desa Tiris dan Desa Andungsari, yang sebelumnya terhambat akibat kerusakan infrastruktur karena bencana alam,” ujar AKBP Latif.

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif juga memberikan penekanan kepada seluruh masyarakat agar turut menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun bersama.

“Keberlangsungan manfaat jembatan sangat bergantung pada kesadaran bersama dalam memelihara infrastruktur tersebut, pungkasnya.

Kegiatan peresmian ini juga dihadiri oleh para pejabat utama Polres Probolinggo, Muspika dan kepala desa setempat serta elemen masyarakat.

Dengan berfungsinya kembali jembatan Merah Putih Presisi ini pula, mencerminkan sinergi yang baik antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

 

Hery.

Probolinggo, kabarbromo66.com – Munculnya desas-desus terkait keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Senin, 27/04/2026 .

Aliansi LEGAM, yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti LSM LPLH TN, Lembaga Investigasi Negara (LIN), LSM AMPP, dan Madas Nusantara, secara terbuka menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan kelalaian tersebut.

Mereka menilai, keterlambatan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kredibilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah.

Ketua LSM AMPP Probolinggo, Lutvi Hamid, menjadi salah satu pihak yang paling vokal dalam menyuarakan kritik. Ia menegaskan bahwa LKPD merupakan dokumen vital yang tidak bisa dianggap sepele.

“LKPD itu bukan sekadar laporan biasa. Di dalamnya ada gambaran utuh tentang bagaimana uang rakyat dikelola. Jadi kalau sampai ada isu keterlambatan, ini patut dipertanyakan secara serius. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh OPD selama ini? Apakah mereka bekerja atau justru lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya?” tegas Lutvi dengan nada menyindir.

Menurutnya, jika benar terjadi keterlambatan, maka hal tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi dan rendahnya kedisiplinan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk jajaran di kantor bupati.

Senada dengan itu, Ketua LSM. LPLH TN, Didit, juga melontarkan kritik pedas. Ia menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas yang dinilai menjadi taruhan dalam persoalan ini.

“Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Kalau sampai terjadi keterlambatan, publik berhak curiga. Kenapa bisa terlambat? Apakah ada sesuatu yang sedang ditutupi? Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan,” ujarnya dengan nada tajam.

Didit . bahkan menilai bahwa keterlambatan seperti ini tidak seharusnya terjadi jika sistem pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dan profesional. Ia mengingatkan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN), Haris, turut menambahkan bahwa ketertiban dalam penyusunan laporan keuangan merupakan indikator utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Kalau tertib dalam membuat laporan keuangan, maka transparansi dan akuntabilitas akan tercipta dengan sendirinya. Tapi kalau hal mendasar seperti ini saja tidak bisa dipenuhi tepat waktu, lalu bagaimana masyarakat bisa percaya pada pengelolaan anggaran daerah?” katanya.

Haris juga menegaskan bahwa keterlambatan ini harus segera diklarifikasi oleh pihak Pemkab Probolinggo agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Aliansi LEGAM secara kolektif mendesak agar Pemkab Probolinggo memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dugaan keterlambatan tersebut. Mereka juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, khususnya yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan keuangan daerah.

“Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah daerah berjalan tanpa arah dan tanpa kontrol. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan malah dipertanyakan karena keterlambatan laporan,” pungkas Lutvi. (Tim)

 

Camat Kraksaan, Puja Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif tersebut. Ia menilai, kehadiran layanan cetak KTP-el di tingkat kecamatan merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami dari Kecamatan Kraksaan mengapresiasi dan mendukung penuh program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Ini merupakan upaya strategis dalam membuka ruang pelayanan adminduk, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah timur Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puja Kurniawan menegaskan bahwa pelayanan yang terdesentralisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan adanya fasilitas cetak KTP-el di kecamatan, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke pusat layanan kabupaten.

 

 

 

Sebagai penanda dimulainya layanan tersebut, pada hari yang sama juga dilaksanakan launching resmi layanan cetak KTP-el di Kecamatan Kraksaan. Kegiatan launching ini turut diiringi dengan selamatan sederhana sebagai bentuk rasa syukur, sekaligus doa bersama agar layanan yang dihadirkan dapat berjalan lancar, memberikan kemudahan, serta membawa manfaat besar bagi masyarakat kedepannya

Program ini juga diharapkan mampu mengurangi antrean di kantor Disdukcapil pusat serta mempercepat proses administrasi kependudukan, mulai dari perekaman hingga pencetakan dokumen resmi. Selain itu, kehadiran layanan ini menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

 

 

Hery.

 

 

PROBOLINGGO – Tak pernah ada didalam benaknya, motor kesayangan yang dirampas oleh begal di Jalan Cokroaminoto, Probolinggo pada Sabtu (11/4/2026) yang lalu akan kembali.

Itulah yang dirasa oleh Abdul Aziz (26), warga Kota Probolinggo selama sepekan lebih pasca motornya raib.

“Awalnya saya pasrah meskipun sudah melapor ke Polisi, karena saya mengira motor yang hilang itu pasti sulit ditemukan,”ungkapnya di Polres Probolinggo, Jumat (24/4/26).

Namun diluar dugaannya, setelah lebih kurang 10 hari, ia mendapat kabar dari Polres Probolinggo bahwa motornya yang dibegal telah ditemukan.

“Saya dihubungi oleh petugas dan diberi tahu bahwa motor saya sudah ditemukan. Alhamdulillah, motor saya kembali. Saya sangat berterima kasih kepada Polres Probolinggo,” ujarnya dengan senyum sumringah.

Sementara itu Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap saat patroli kring serse di Jalan Raya Lumajang, Desa Malasan Kulon pada Rabu pagi (22/4/2026).

“Dalam patroli tersebut, petugas melihat dua orang mencurigakan, satu mengendarai Honda Vario silver dan satu lainnya mendorong Honda Vario bernopol N 3784 RM ke arah selatan, ujar Kapolres” ungkap AKBP Latif.

Petugas yang curiga kemudian melakukan upaya pendekatan, namun kedua pelaku panik dan melarikan diri.

“Satu pelaku melempar motornya lalu kabur ke kebun tebu, sementara lainnya kabur ke arah utara,” terang AKBP Latif.

Anggota Satreskrim langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri hingga ke kawasan permukiman warga.

Tidak lama kemudian, sepeda motor yang dibawa pelaku ditemukan di sekitar jalur rel kereta api.

Kedua sepeda motor yang ditinggalkan pelaku kemudian diamankan ke Mapolres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa sepeda motor Honda Vario warna silver merupakan hasil pencurian milik seorang karyawan ritel di wilayah Kecamatan Gending pada hari yang sama.

“Setelah melalui proses pemeriksaan, kedua sepeda motor tersebut telah kami serahkan kembali kepada para pemiliknya, termasuk satu unit yang merupakan hasil kejahatan di wilayah Kota Probolinggo,” kata AKBP Latif.

 

 

Hery.