Kategori: Uncategorized

 

 

Probolinggo – Kegiatan pengajian dan santunan anak yatim kembali digelar di lingkungan Samsat Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dalam suasana penuh khidmat dan kebersamaan. Agenda keagamaan ini dilaksanakan secara rutin setiap Jum’at Manis, sebagai bagian dari pembinaan rohani serta wujud kepedulian sosial jajaran kepolisian kepada masyarakat, khususnya anak-anak yatim. Senin, 27/04/2026 .

Kegiatan ini merupakan inisiatif jajaran Samsat Kraksaan di bawah pimpinan Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Safiq Jundhira Z., S.Tr.K., S.I.K., M.Si., yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Kepala Bagian Cek Fisik Samsat Kraksaan, Bapak Brian, bersama seluruh jajaran.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kegiatan berlangsung di salah satu ruang utama Samsat Kraksaan yang telah disiapkan dengan nuansa religius.

Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang menciptakan suasana khidmat. Selanjutnya, tausiyah keagamaan disampaikan untuk memberikan siraman rohani kepada seluruh peserta, baik anggota kepolisian maupun masyarakat yang hadir.

Dalam tausiyah tersebut, ditekankan pentingnya keikhlasan, kepedulian sosial, serta nilai keberkahan dalam setiap aktivitas kehidupan.

Memasuki inti acara, dilakukan doa bersama yang dipanjatkan untuk keselamatan, kelancaran tugas, serta keberkahan bagi seluruh jajaran. Doa juga ditujukan bagi anak-anak yatim agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang lebih baik.

Usai rangkaian pengajian, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan santunan secara langsung kepada anak-anak yatim. Momen ini berlangsung penuh haru, di mana para anggota secara bergantian menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan.

Bapak Brian selaku Kepala Bagian Cek Fisik Samsat Kraksaan . menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun keseimbangan spiritual di lingkungan kerja.

“Kegiatan ini adalah bentuk ikhtiar kami agar seluruh jajaran tidak hanya fokus pada tugas kedinasan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial. Harapannya, kami semua dapat meraih keberkahan serta terus diberi kemampuan untuk berbagi kepada sesama,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana membangun empati di lingkungan kerja, sehingga nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga di tengah kesibukan pelayanan kepada masyarakat.

 

 

Hery.

 

 

 

 

Probolinggo, 26 April 2026 – Nama Muhlis kini semakin dikenal luas oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo, khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Sukapura, Sumber, Kuripan, Bantaran, dan Wonomerto.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB, Muhlis dinilai sebagai figur wakil rakyat yang vokal, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Meski terbilang baru dalam dunia legislatif, Muhlis mampu menunjukkan kinerja yang menonjol. Ia aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dengan gaya komunikasi yang tegas namun santun, Muhlis kerap menyuarakan aspirasi warga yang selama ini belum tersampaikan secara optimal.

Menurutnya, jabatan sebagai anggota dewan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa keberadaannya di parlemen bukan sekadar simbol, melainkan sebagai jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan, keluhan, dan kebutuhan mereka.

Lahir di Probolinggo pada 1 Maret 1986, Muhlis tumbuh dari lingkungan keluarga sederhana. Latar belakang tersebut membentuk karakter kepemimpinannya yang dekat dengan masyarakat. Ia menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana, yang kemudian menjadi bekal dalam mengabdikan diri bagi pembangunan daerah.

Komitmennya terhadap kepentingan rakyat menjadi landasan utama dalam perjalanan politiknya. Jiwa sosial yang tinggi mendorongnya untuk terjun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan berbagai persoalan, serta mencari solusi yang konkret dan berkelanjutan.

Kepercayaan masyarakat terhadap dirinya semakin menguat saat Pemilihan Legislatif 2024. Dengan dukungan yang signifikan dari warga Dapil V, Muhlis berhasil meraih kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo untuk periode 2024–2029.

Tak hanya dirasakan oleh masyarakat di Dapil V, kiprah dan kinerja Muhlis juga mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo secara lebih luas. Sejumlah langkah pengawasan, advokasi kebijakan, serta upaya memperjuangkan kepentingan publik yang dilakukannya dinilai turut menyentuh kebutuhan warga di berbagai wilayah lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa peran Muhlis sebagai wakil rakyat tidak terbatas secara geografis, melainkan mencerminkan kepedulian terhadap seluruh masyarakat Probolinggo.

Ke depan, Muhlis berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat. Baginya, keberhasilan seorang wakil rakyat diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang diwakilinya.

“Menjadi wakil rakyat adalah tentang kehadiran nyata di tengah masyarakat, mendengar, memahami, dan memperjuangkan kebutuhan mereka dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

 

 

 

 

Hery.

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Perayaan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke-280 yang dipusatkan di Alun-alun Kraksaan menuai sorotan tajam. Meski hajatan ini merupakan pesta rakyat daerah, warga lokal khususnya Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, merasa hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

​Sejak dibuka pada 17 April hingga rencana penutupan 26 April 2026 mendatang, deretan lapak di Alun-Alun Kraksaan dikabarkan justru banyak dikuasai oleh pedagang dari luar Kabupaten Probolinggo.

​Pedagang Luar “Serbu” Ring Satu

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, mayoritas pedagang yang menempati posisi strategis berasal dari Kediri, Blitar, hingga beberapa kabupaten lain di Jawa Timur. Hal ini memicu kekecewaan warga lokal yang berharap momentum Harjakapro bisa menjadi penggerak ekonomi pelaku UMKM asli Kabupaten Probolinggo.

​”Kami menyayangkan manajemen penempatan pedagang. Harusnya warga lokal atau pedagang asli Probolinggo yang diprioritaskan. Tapi kenyataannya, banyak wajah baru dari luar kota seperti Kediri dan Blitar yang mendominasi,” ujar salah satu warga Kelurahan Patokan, Hamid, pada Sabtu (25/4/2026).

​Kritik Terhadap Panitia Penyelenggara

​Dominasi pedagang luar daerah ini memunculkan pertanyaan terkait komitmen Pemkab Probolinggo dalam memberdayakan potensi lokal. Warga menilai, Alun-Alun Kraksaan yang berada di wilayah Kelurahan Patokan seharusnya memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi selama perayaan berlangsung.

​Kekecewaan warga ini didasari pada kekhawatiran bahwa perputaran uang dari pesta rakyat ini justru lebih banyak mengalir ke luar daerah, alih-alih memperkuat kantong-kantong ekonomi warga Probolinggo.

​Butuh Transparansi Pengelolaan Lapak

​Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penyelenggara Harjakapro ke-280 maupun Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan keterangan resmi mengenai prosedur penyewaan lapak dan alasan di balik dominasi pedagang luar daerah tersebut.

​Publik kini menunggu klarifikasi Pemkab Probolinggo terkait kebijakan zonasi pedagang. Warga berharap ke depannya ada regulasi yang lebih memihak pada pelaku usaha lokal, agar jargon “Pesta Rakyat” benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat Probolinggo sendiri, bukan sekadar menjadi lokasi berjualan bagi pihak luar. (Redaksi)

 

 

 

 

PROBOLINGGO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo tengah melakukan kajian mendalam terkait rencana penerbitan fatwa yang menyasar praktik penagihan utang oleh oknum debt collector (DC) serta perilaku kreditur di tengah masyarakat. Kajian tersebut dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI sebagai respons atas maraknya persoalan penagihan yang dinilai kerap menimbulkan polemik. Rabu, 22/04/2026 .

Dalam konteks tersebut, Aliansi L3GAM yang terdiri dari sejumlah organisasi, yakni LSM LPLH TN, LIN (Lembaga Investigasi Negara), LSM AMPP, LSM GAPKM, serta Madas Nusantara, menggelar audiensi dengan MUI Kabupaten Probolinggo.

Dalam Audiensi tersebut salah satunya Lutvi Hamid yang mempertanyakan sejauh mana kajian fatwa dilakukan secara berimbang dan adil bagi semua pihak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Probolinggo, KH. Muhammad Syakur, yang akrab disapa Gus Dewa, menegaskan bahwa fatwa tidak akan dikeluarkan secara sepihak. Menurutnya, setiap keputusan keagamaan harus melalui proses kajian komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai masukan agar tidak menimbulkan ketimpangan.

“Fatwa tidak serta-merta dikeluarkan tanpa kajian. Kami membutuhkan berbagai perspektif agar keputusan yang dihasilkan benar-benar berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak,” ujarnya dalam audiensi tersebut.

Gus Dewa menjelaskan bahwa pada dasarnya fatwa terkait debt collector telah lama dirumuskan. Dalam praktiknya, terdapat dua kategori penagih utang, yakni yang bekerja sesuai aturan hukum dan yang menyimpang dari ketentuan. Oleh karena itu, MUI tidak serta-merta menggeneralisasi seluruh praktik penagihan sebagai hal yang dilarang.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa terdapat dua poin utama dalam fatwa yang menjadi dasar keseimbangan. Pertama, edukasi terhadap kreditur atau masyarakat yang memiliki utang agar memenuhi kewajibannya. Dalam pandangan syariat, tidak membayar utang padahal mampu merupakan perbuatan yang diharamkan.

“Kreditur harus diedukasi bahwa utang adalah kewajiban yang harus dibayar. Jika sengaja tidak membayar, maka hukumnya haram,” tegasnya.

Poin kedua adalah larangan membeli kendaraan tanpa dokumen lengkap, khususnya tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). MUI menegaskan bahwa praktik pembelian kendaraan yang hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa BPKB telah masuk dalam kategori yang dilarang.

“MUI memutuskan bahwa membeli kendaraan tanpa BPKB adalah haram. Ini penting untuk menekan praktik jual beli kendaraan yang tidak sah,” imbuhnya.

Terkait praktik debt collector, Gus Dewa menambahkan bahwa aktivitas penagihan pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta memiliki dasar legalitas yang jelas. Selain itu, metode penagihan juga harus dilakukan secara etis dan tidak melanggar norma hukum maupun syariat.

“Jika debt collector bekerja sesuai aturan dan memiliki legalitas, maka hal tersebut diperbolehkan. Dalam syariat pun ada ruang untuk itu, selama tidak melanggar ketentuan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar fatwa yang nantinya diterbitkan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya dalam praktik kendaraan tanpa dokumen lengkap (kendaraan “bodong” atau tanpa BPKB). MUI berupaya merumuskan fatwa secara hati-hati agar tidak menjadi celah bagi praktik ilegal.

“Jangan sampai setelah fatwa keluar, justru dimanfaatkan untuk melindungi praktik kendaraan tanpa dokumen lengkap. Fatwa ini disusun agar membawa perbaikan bagi semua pihak,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Dewa juga menyampaikan sejumlah pesan moral kepada masyarakat.

• Pertama, setiap individu yang memiliki utang wajib untuk melunasinya dan tidak menghindar dari tanggung jawab.
• Kedua, para debt collector diminta menjalankan tugas sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku.
• Ketiga, masyarakat diimbau untuk tidak memaksakan gaya hidup dengan cara membeli kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun pemahaman bersama antara masyarakat, lembaga sosial, dan otoritas keagamaan. MUI Kabupaten Probolinggo menegaskan bahwa fatwa yang tengah dikaji bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, serta keberkahan dalam praktik sosial dan ekonomi masyarakat ke depan.

 

Tim halus.