Seleksi Direktur Perumdam Disorot, Janji Sistem Merit Bupati Probolinggo Dipertanyakan?
Probolinggo, kabarbromo66.com – Polemik seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo kian menajam. Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, menilai terdapat indikasi kuat kompromi sejak awal proses seleksi, terutama terkait syarat sertifikasi kompetensi yang dinilai tidak ditegakkan secara konsisten oleh Panitia Seleksi (Pansel).
Menurut Luthfi, sikap kompromistis pansel terhadap syarat mendasar itu membuka ruang spekulasi publik bahwa kepala daerah berpotensi dihadapkan pada pilihan calon yang tidak sepenuhnya memenuhi standar kompetensi.
“Ketika sejak awal syarat sertifikasi kompetensi sudah dilonggarkan, publik wajar menduga bahwa hasil akhirnya juga akan bermasalah. Ini bukan soal siapa orangnya, tapi soal sistem yang sejak awal tidak tegas,” kata Luthfi, pada Senin (22/12/2025).
AMPP menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, yang pada awal masa pemerintahannya secara terbuka menyatakan akan menerapkan sistem merit dalam pengisian jabatan strategis daerah.
“Janji sistem merit itu kini dipertanyakan. Jika benar calon yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi tetap diloloskan hingga tahap akhir, maka itu menjadi preseden buruk dan mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
LSM AMPP menegaskan bahwa panitia seleksi merupakan kepanjangan tangan kepala daerah. Oleh karena itu, setiap kelonggaran tafsir aturan dan potensi cacat prosedural tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kepala daerah sebagai pemegang kewenangan akhir.
Di tengah sorotan publik, AMPP juga menyatakan tengah menyiapkan langkah pelaporan ke Ombudsman RI dan KPK sebagai bentuk dorongan agar proses seleksi diawasi secara ketat dan transparan.
Sementara itu, Bupati Probolinggo sebelumnya menyatakan akan mengecek langsung ke pansel terkait pelaksanaan seleksi, serta menegaskan bahwa sertifikat pelatihan air minum akan menjadi skala prioritas karena kompleksnya persoalan PDAM.
Namun bagi AMPP, pernyataan tersebut perlu dibuktikan dengan tindakan konkret. “Yang diuji sekarang bukan pernyataannya, tapi keberaniannya menegakkan aturan. Publik menunggu, apakah janji sistem merit benar-benar dijalankan atau hanya menjadi slogan,” pungkas Luthfi. (Red)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar