LSM AMPP Ingatkan Pemerintah Daerah Agar Mutasi Tak Bernuansa Politis

Probolinggo, kabarbromo66.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) menyoroti gelombang mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang belakangan ramai diperbincangkan publik. AMPP menegaskan, setiap kebijakan mutasi dan rotasi jabatan harus berlandaskan pada prinsip meritokrasi, bukan kepentingan politik atau kedekatan personal.

Ketua AMPP, H. Luthfi Hamid, mengatakan bahwa mutasi adalah instrumen penting dalam pembinaan aparatur, namun sering kali dijadikan alat untuk memperkuat loyalitas politik.

Baca Juga

1 hari  lalu

Tegas! Lahan Sekolah Hanya untuk Kepentingan Pendidikan, Bukan Komersial

10 Redaksi Satu

“Kami mendukung mutasi jika tujuannya memperbaiki kinerja birokrasi. Tapi kalau hanya berdasarkan kedekatan atau balas jasa politik, itu jelas bentuk penyimpangan dari prinsip meritokrasi,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

H. Luthfi juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara tegas mengatur sistem merit sebagai dasar pengelolaan kepegawaian. Artinya, setiap pegawai harus ditempatkan sesuai kompetensi, kinerja, dan integritasnya.

“Kalau sistem merit diabaikan, maka yang muncul adalah pejabat yang tidak kompeten. Akibatnya, pelayanan publik justru terpuruk dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun,” tambahnya.

Oleh karena itu, LSM AMPP mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan pejabat pembina kepegawaian untuk membuka secara transparan dasar pertimbangan mutasi, agar publik dapat menilai objektivitas proses tersebut.

“Kami minta bupati dan BKD bersikap terbuka. Publik berhak tahu apakah mutasi itu benar karena prestasi, atau justru karena politik balas budi,” tegasnya.

LSM AMPP berencana akan melakukan pencermatan dan jika ada indikasi maka LSM AMPP akan mengirimkan surat resmi kepada Komisi ASN untuk meninjau kembali kebijakan mutasi yang dianggap tidak sesuai prinsip meritokrasi. (*)