Ketua LSM LIBABS’88 Tantang Ketegasan Pemkab: Jalan Rusak di Paiton “Seakan Dibiarkan”, Warga Seperti Korban Tanpa Pelindung

Probolinggo, kabarbromo66.com – Ketua LSM LIBAS88 Ust. Muhyiddin melontarkan kritik paling keras terhadap Pemerintah Kabupaten Probolinggo atas buruknya kondisi jalan kabupaten di Kecamatan Paiton yang hingga kini tidak kunjung diperbaiki. LSM LIBAS88 menilai Pemkab seolah menutup mata dan membiarkan warga menderita setiap hari tanpa kepastian.

Dalam pernyataannya, LSM LIBAS88 menyebut kondisi jalan tersebut bukan sekadar rusak, tetapi sudah berubah menjadi ancaman keselamatan. Lubang besar, permukaan jalan yang retak parah, hingga genangan air saat hujan menurut mereka adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah gagal menjalankan kewajiban paling dasar: memberikan infrastruktur layak bagi masyarakat. “Jalan itu bukan jalur alternatif, tetapi nadi utama aktivitas warga. Dan nadi itu sekarang tercekik. Pemerintah seperti tidak peduli sama sekali,” tegas Ketua LSM LIBAS88 dalam sikapnya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kepala Desa Tiris Bersama Forkopimcam dan Masyarakat Laksanakan Kerja Bakti Pembersihan Jalan Akibat Longsor

77 Redaksi Satu

LSM LIBAS88 ini juga menyoroti MoU antara Pemkab dan main contractor pembangunan Tol Probowangi. Mereka menilai pemerintah daerah terlalu lunak, bahkan terkesan takut menagih tanggung jawab pemulihan jalan yang rusak akibat aktivitas proyek tol. “Untuk urusan proyek besar, Pemkab cepat menandatangani MoU. Tapi ketika jalan rakyat rusak akibat proyek itu, sikap Pemkab justru melempem,” kritik LSM LIBAS88.

Menurut mereka, sikap diam pemerintah bukan hanya mencederai rasa keadilan publik, tetapi juga menunjukkan lemahnya komitmen Pemkab dalam melindungi warga. “Sampai kapan pemerintah membiarkan rakyat menjadi korban? Sampai ada yang jatuh dan meninggal baru mau bergerak?” tulis Ketua LIBAS88 dalam nada keras.

LSM LIBAS88 menegaskan bahwa kelalaian seperti ini tidak bisa ditoleransi. Mereka menuntut Pemkab segera mengambil langkah konkret, mulai dari menekan kontraktor untuk memenuhi kewajiban pemulihan jalan hingga menerbitkan kebijakan cepat tanggap untuk perbaikan darurat. “Jika Pemkab tidak berani berdiri di sisi rakyat, maka jangan salahkan jika masyarakat kehilangan kepercayaan. Pemerintah daerah ada bukan untuk menjaga kenyamanan kontraktor, tetapi untuk membela kepentingan warga,” tegas Ust. Muhyiddin.

LSM LIBAS88 memastikan akan terus mengawal persoalan ini dan siap melakukan langkah advokasi serta aksi lapangan jika Pemkab tetap berdiam diri. “Paiton tidak boleh terus dibiarkan menderita. Ini bukan sekadar jalan rusak — ini bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah,” tutup pernyataan itu. (*)