“Kami Bukan Ternak Kekuasaan!” — Ketua LSM AMPP Semprot Klarifikasi Bupati Probolinggo

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, menanggapi klarifikasi Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, terkait ucapannya tentang “menernak LSM dan media” saat pelantikan pejabat pada Senin (20/10/2025).

Menurut Luthfi Hamid, klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya menjawab substansi masalah dan justru menimbulkan kesan bahwa Bupati berusaha mengalihkan persoalan menjadi sekadar salah paham linguistik.

Baca Juga

2 bulan  lalu

SMP Al Irsyad Kraksaan Buka Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027

126 Redaksi Satu

“Ucapan seorang bupati bukan sekadar celetukan biasa. Apalagi di forum resmi pelantikan pejabat. Kalimat menernak LSM dan media itu mengandung makna merendahkan dan melecehkan fungsi kontrol sosial. Jadi tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf bersyarat,” tegas Luthfi, Senin (20/10/2025) malam.

Ia menilai, jika memang yang dimaksud Gus Haris adalah teguran kepada oknum OPD yang memanfaatkan LSM dan media, maka bahasanya harus jelas diarahkan ke OPD, bukan menyeret nama lembaga secara umum.

“Kalau ada OPD yang main dengan oknum LSM atau wartawan, sebut saja siapa orangnya, jangan malah menstigma seluruh LSM dan media seolah mereka bisa ‘diternak’. Itu bentuk generalisasi yang tidak pantas keluar dari seorang kepala daerah,” ujarnya.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Kualitas Menu MBG di Probolinggo Tuai Sorotan, Wali Murid Keluhkan Hidangan Tak Layak Konsumsi

99 Redaksi Satu

Luthfi menegaskan bahwa LSM dan media adalah dua elemen penting demokrasi yang justru membantu pemerintah menjaga transparansi dan mengoreksi kebijakan publik yang melenceng.

“Kalau LSM dan media diserang secara verbal seperti itu, bagaimana publik akan percaya bahwa pemerintah daerah ini terbuka terhadap kritik? Kami bukan ternak kekuasaan, kami mitra kontrol sosial,” tambahnya dengan nada tegas.

Lebih jauh, Ketua AMPP ini meminta Gus Haris tidak hanya berhenti pada klarifikasi, tapi juga menunjukkan keseriusan membangun hubungan yang sehat dengan media dan LSM.

“Permintaan maaf boleh diterima sebagai etika, tapi jangan berhenti di bibir. Kami ingin lihat tindakan konkret — hentikan praktik OPD yang memang memelihara hubungan transaksional dengan oknum LSM atau media. Itu akar masalah sebenarnya,” tandasnya.

Luthfi menutup dengan mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus berhati-hati dalam berbahasa karena kata-kata bisa mencerminkan cara berpikir terhadap rakyatnya.

“Bahasa adalah cermin moral kekuasaan. Kalau bahasanya merendahkan, maka citra kepemimpinannya pun ikut jatuh,” pungkasnya.