Kategori: Uncategorized

  • Ketua LSM AMPP Nilai Narasi Seven Lakes Festival Sarat Pencitraan, Minim Substansi Pemberdayaan Masyarakat

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, melontarkan kritik tajam terhadap kunjungan Bupati dr. Mohammad Haris (Gus Haris) dalam peninjauan jalur Seven Lakes Festival 2025 di Kecamatan Tiris, Rabu (15/10/2025).

    Menurut Luthfi, itu terlalu beraroma pencitraan personal dan minim muatan kritis tentang esensi kegiatan maupun kesiapan masyarakat di lapangan.

    “Yang kita butuhkan bukan parade foto pejabat berjalan di hutan, tapi data konkret: berapa warga yang dilibatkan, apa dampak ekonomi langsung bagi penduduk sekitar dan siapa yang mengelola potensi wisata ini,” tegas Luthfi, Kamis (17/10/2025).

    Ia menilai kehadiran para pejabat seperti Bupati, Ketua TP PKK, DPRD, dan pejabat OPD, sementara substansi pemberdayaan masyarakat justru tidak dijelaskan dengan gamblang.

    “Kalimat seperti ‘masyarakat antusias’ dan ‘warga siap menyambut wisatawan’ itu hanya slogan. Tanpa rencana konkret, itu bukan pemberdayaan, tapi hanya seremonial,” ujarnya.

    Luthfi juga mempertanyakan konsistensi Pemkab dalam menjadikan Tiris–Krucil sebagai kawasan wisata berbasis alam berkelanjutan. Ia menuding bahwa proyek-proyek wisata serupa di tahun-tahun sebelumnya sering kali gagal berkelanjutan karena lemahnya pelibatan masyarakat lokal dan tidak adanya keberpihakan anggaran.

    Kita sudah sering lihat pola yang sama: festival megah, baliho besar, tapi setelah acara selesai, warga kembali ke rutinitas tanpa perubahan. Pemerintah seolah-olah lupa kalau tujuan wisata bukan sekadar event tahunan, tapi membangun ekonomi rakyat,” tutur Ketua AMPP itu.

    Lebih jauh, Luthfi menyoroti lemahnya fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) yang seharusnya berperan aktif menggandeng komunitas pemuda dan UMKM lokal.

    “Jangan cuma minta ASN ikut memviralkan event. Yang harus viral itu partisipasi warga, bukan sekadar konten seremonial pejabat di media sosial,” tambahnya.

    Sebagai penutup, Luthfi mendesak agar Pemkab Probolinggo membuka data transparan terkait anggaran penyelenggaraan Seven Lakes Festival 2025 serta melibatkan elemen masyarakat sipil dalam proses evaluasi dan pelaksanaan kegiatan.

    “Transparansi itu penting. Rakyat berhak tahu berapa besar anggaran yang digelontorkan, siapa yang mengerjakan, dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Kalau semua hanya dikemas dalam berita manis tanpa kejelasan, itu bukan pembangunan, tapi kosmetika politik,” pungkasnya.

     

  • Pemerintah Desa Tambelang Bantah Tuduhan Video di TikTok : “Itu Video AI, Tidak Benar!”

    Pemerintah Desa Tambelang Bantah Tuduhan Video di TikTok : “Itu Video AI, Tidak Benar!”

     

     

     

     

     

    Belakangan ini masyarakat Desa Tambelang dihebohkan dengan beredarnya sebuah video di media sosial TikTok yang menampilkan sekelompok warga dan menuding perangkat desa memakan dana desa serta uang pengurusan sertifikat tanah. Setelah ditelusuri, video tersebut ternyata hasil rekayasa teknologi AI (Artificial Intelligence) dan tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Rabu, 15/10/2025 .

    Pemerintah Desa Tambelang dengan tegas membantah seluruh tuduhan dalam video itu. Kepala Desa bersama perangkatnya menegaskan bahwa pengelolaan dana desa maupun proses administrasi sertifikat tanah selalu dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan pemerintah.

     

    “Video itu tidak benar. Kami tidak pernah menyalahgunakan dana desa ataupun uang sertifikat. Semua kegiatan dan keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu perangkat desa saat ditemui di balai desa.

    Menurut pihak desa, proses pengurusan sertifikat tanah memang memerlukan waktu cukup lama karena harus melalui tahapan resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Probolinggo . Lamanya proses itu bukan karena adanya penyimpangan, melainkan karena mengikuti prosedur yang berlaku.

    Pemerintah Desa Tambelang juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, apalagi video yang dibuat menggunakan teknologi AI yang bisa mengubah wajah dan suara seseorang.

    Di akhir pernyataannya, Kepala Desa Tambelang. Mat sale . menyampaikan pesan kepada seluruh warga:

    “Mari kita gunakan media sosial dengan bijak dan positif. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum tentu benar, dan gunakanlah teknologi untuk hal yang bermanfaat bagi kita semua.” Pungkasnya.

     

     

     

     

    Hery.

     

     

     

     

  • LSM AMPP Peringatkan Trans7: Stop Menghina Pesantren dan Melecehkan Kiai Lirboyo atau Hadapi Konsekuensinya!

    LSM AMPP Peringatkan Trans7: Stop Menghina Pesantren dan Melecehkan Kiai Lirboyo atau Hadapi Konsekuensinya!

    Probolinggo, kabarbromo66.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, meluapkan kemarahan terhadap stasiun televisi Trans7 yang dinilai telah menghina pesantren dan melecehkan Kiai Lirboyo dalam salah satu tayangannya baru-baru ini.

    Dalam pernyataannya yang tegas dan tidak kompromi, H. Luthfi menilai tindakan Trans7 sebagai provokasi yang berbahaya dan tidak dapat ditolerir.

    “Trans7 telah melecehkan martabat pesantren — lembaga suci yang membangun akhlak dan karakter generasi bangsa! Dan menistakan Kiai Lirboyo? Ini sudah melewati batas kesabaran kami!” tegasnya, Selasa (14/10/2025).

    AMPP menegaskan bahwa media tidak boleh main-main dengan agama, tokoh pesantren, dan nilai-nilai luhur bangsa. H. Luthfi bahkan menyebut perilaku Trans7 sebagai serangan terhadap moral dan etika masyarakat Islam, dan menuntut permintaan maaf publik seketika, atau mereka siap membawa kasus ini ke jalur hukum.

    “Ini bukan sekadar kritik, ini adalah peringatan keras! Jika Trans7 tetap bermain-main dengan penghinaan, AMPP akan menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban,” tegas H. Luthfi lagi.

    LSM AMPP juga mengingatkan seluruh media agar tidak lagi menayangkan konten yang merendahkan pesantren dan kiai, karena hal itu bisa memicu kemarahan publik yang luas.

    “Kami tidak akan diam. Pesantren adalah simbol moral bangsa! Tidak ada tempat bagi media yang melecehkannya,” tegas H. Luthfi Hamid menutup pernyataannya.

  • PCNU Kota Kraksaan Murka! Trans7 Dinilai Lecehkan Kiai dan Hina Pesantren Lirboyo

    PCNU Kota Kraksaan Murka! Trans7 Dinilai Lecehkan Kiai dan Hina Pesantren Lirboyo

    Probolinggo, kabarbromo66.com – Kegeraman umat Islam kembali memuncak. Tayangan Trans7 baru-baru ini dinilai telah melecehkan kehormatan Kiai dan pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia.

    Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kraksaan KH Chafidzul Hakim Noer, SAg., MH. dengan tegas dan lantang menyatakan kecaman keras terhadap Trans7. Dalam pernyataannya, beliau menyebut tindakan stasiun televisi tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol-simbol keulamaan dan dunia pesantren yang selama ini menjadi benteng akhlak dan moral bangsa.

    “Ini bukan sekadar tayangan, tapi penghinaan terang-terangan terhadap marwah ulama dan pesantren! Kami tidak akan diam ketika kehormatan para kiai dilecehkan,” tegas Ketua PCNU Kota Kraksaan yang masyhur dengan panggilan Nun Hafidzh tersebut dengan nada geram, pada Senin (14/10/2025).

    Menurutnya, tayangan tersebut menyulut kemarahan jutaan santri dan warga Nahdliyin di seluruh Indonesia, sebab pesantren bukan tempat yang layak dijadikan bahan olok-olok. Para kiai, terutama dari Lirboyo, telah berperan besar dalam menjaga akidah, moral, dan keutuhan bangsa ini sejak masa penjajahan.

    “Trans7 harus tahu diri! Jangan seenaknya menistakan lembaga yang telah melahirkan para pejuang agama dan bangsa. Kami mendesak permintaan maaf terbuka dan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tandasnya.

    PCNU Kota Kraksaan juga menyerukan agar seluruh warga NU, santri, dan masyarakat luas bersatu menunjukkan solidaritas terhadap para ulama dan pesantren.

    “Kami bukan bangsa yang mudah diprovokasi, tapi jangan pernah uji kesabaran santri. Kami siap membela kehormatan kiai dengan cara yang bermartabat namun tegas,” tambahnya.

    Di akhir pernyataannya, Ketua PCNU Kota Kraksaan memperingatkan bahwa media massa seharusnya menjadi alat pencerah umat, bukan provokator yang merusak nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

    “Trans7 telah melukai hati jutaan santri. Jika tidak segera ada klarifikasi dan permintaan maaf resmi, kami akan mempertimbangkan langkah hukum dan sosial yang diperlukan,” pungkasnya.

  • Aliansi LSM Dukung Mutasi ASN Eselon III dan IV Pemkab Probolinggo Selama Berdasar Meritokrasi

    Aliansi LSM Dukung Mutasi ASN Eselon III dan IV Pemkab Probolinggo Selama Berdasar Meritokrasi

    Probolinggo, kabarbromo66.com — Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi LSM Probolinggo Bersatu menyatakan dukungan terhadap kebijakan mutasi ASN eselon III dan IV yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, selama prosesnya berlandaskan prinsip meritokrasi dan objektivitas kinerja.

    Aliansi tersebut terdiri dari enam LSM, yakni LSM AMPP yang diketuai H. Luthfi Hamid selaku koordinator aliansi, LIBAS88 yang dipimpin Kyai Muhyiddin, LSM LIN di bawah kepemimpinan Haris, LPLH-TN yang diketuai Berbudi Bawa Laksana, G-APKM yang diwakili Syukron, SH, MH, serta MADAS Nusantara yang dikomandani Kamil.

    Dalam pernyataan sikap bersama yang disampaikan di Probolinggo, Senin (13/10/2025), aliansi tersebut menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika manajemen ASN yang sah dan diperlukan untuk penyegaran birokrasi, asalkan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

    “Kami mendukung langkah Pemkab Probolinggo melakukan mutasi pejabat eselon III dan IV, selama benar-benar dilandasi merit system, bukan karena kepentingan politik atau kedekatan personal,” ujar H. Luthfi Hamid, selaku koordinator aliansi.

    Senada dengan itu, Kyai Muhyiddin dari LIBAS88 menambahkan bahwa meritokrasi menjadi ukuran penting agar mutasi ASN tidak menimbulkan kecemburuan dan dugaan ketidakadilan di internal birokrasi.

    “Rotasi jabatan semestinya menjadi motivasi bagi ASN untuk berprestasi, bukan sebaliknya menimbulkan kegaduhan. Kuncinya ada pada keadilan dan transparansi,” tegasnya.

    Sementara itu, Haris dari LSM LIN menyoroti pentingnya pengawasan publik terhadap kebijakan mutasi agar tidak disalahgunakan.

    “Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap sesuai koridor hukum dan administrasi pemerintahan,” ujarnya.

    Aliansi tersebut juga menyerukan agar BKPSDM Kabupaten Probolinggo memperkuat mekanisme penilaian berbasis kinerja dan integritas, sehingga rotasi jabatan benar-benar memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

    “Mutasi ASN yang sesuai meritokrasi adalah langkah maju menuju birokrasi yang bersih dan responsif terhadap masyarakat,” pungkas H. Luthfi.

     

  • PERKUAT KEIMANAN JAMA’AH TABLIGH BERIKAN PEMBINAAN SPIRITUAL

    PERKUAT KEIMANAN JAMA’AH TABLIGH BERIKAN PEMBINAAN SPIRITUAL

     

    PROBOLINGGO – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Probolinggo secara rutin menggelar kegiatan pengajian dan ceramah agama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) muslim di Masjid Lapas. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari program pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, serta memberikan bekal spiritual bagi narapidana. Senin (13/10),

    Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian yang rutin diadakan oleh Lapas Probolinggo. Tujuannya adalah untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan para WBP, serta menanamkan nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

    Kepala Lapas Kelas IIB Probolinggo, Muhammad Bayu Hendaruseto menekankan pentingnya pembinaan rohani. “Kami percaya bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri, dari hati. Ceramah agama rutin ini adalah upaya kami untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral, agar setelah bebas nanti, saudara-saudara Warga Binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia, dan tidak mengulangi kesalahan,” ujarnya.

    Dalam ceramahnya, anggota jama’ah tabligh mengajak para WBP untuk menjadikan masa di Lapas sebagai momen refleksi dan introspeksi diri. “Jadikan tempat ini sebagai madrasah, tempat kita memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan pernah putus asa, karena pintu taubat selalu terbuka. Fokuslah pada kebaikan, dan manfaatkan waktu yang ada untuk mendalami ilmu agama,” pesan beliau yang disambut anggukan khusyuk para jamaah.

    Diharapkan dari kegiatan ceramah agama ini diikuti dengan konsisten, melalui kegiatan ini semoga dapat menciptakan warga binaan yang berintegritas dan siap kembali berintegrasi secara positif di tengah masyarakat.

     

     

    Hery

  • Program Pemenuhan Gizi Disorot, Polres Probolinggo Diminta Periksa Rantai Pasok SPPG

    Program Pemenuhan Gizi Disorot, Polres Probolinggo Diminta Periksa Rantai Pasok SPPG

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com — Lembaga Pusat Studi Supervisi dan Advokasi mendesak aparat Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo turun tangan mengawasi proses pengadaan dan kualitas bahan makanan yang dipasok ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah di Kab. Probolinggo. Desakan ini muncul setelah mencuat dugaan penurunan kualitas bahan pangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat penerima manfaat program tersebut.

     

    Menurut pernyataan resmi lembaga tersebut, pengawasan internal yang selama ini dilakukan dinilai tidak transparan dan rawan penyimpangan, terutama dalam proses pembelian dan distribusi bahan pangan. Mereka menilai, tanpa keterlibatan aparat penegak hukum, praktik kolusi antara penyedia dan oknum pengelola bisa terjadi tanpa terdeteksi.

    “Kualitas bahan makanan untuk dapur SPPG harus dijaga dengan ketat. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan citra program pemerintah dalam penanganan gizi,” tegas Direktur Lembaga Pusat Studi Supervisi dan Advokasi Achmad alQuthfby dalam keterangannya, Sabtu (12/10).

     

    Ia juga menambahkan bahwa ada indikasi bahan makanan yang digunakan tidak sesuai standar gizi dan kebersihan yang telah ditetapkan. Bila dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan dampak langsung terhadap kesehatan penerima manfaat.

     

    Lembaga tersebut meminta Polres Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur SPPG, menelusuri rantai pasok bahan makanan, dan memeriksa kemungkinan adanya permainan harga atau mark-up oleh pihak ketiga.

    “Kami tidak ingin dapur SPPG dijadikan ladang bisnis oleh pihak tertentu yang mengorbankan kualitas dan keselamatan masyarakat,” lanjutnya.

     

    Desakan ini memperkuat sorotan publik terhadap tata kelola program SPPG yang belakangan dinilai kurang akuntabel. Beberapa aktivis menilai, pengawasan yang lemah membuka peluang bagi praktik manipulasi bahan pangan dan penyalahgunaan anggaran.

     

    Pihak Polres hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi, namun sejumlah pengamat menilai langkah lembaga Pusat Studi ini bisa menjadi awal perbaikan sistem pengawasan gizi publik agar lebih profesional dan bebas dari kepentingan politik maupun bisnis.

     

  • LSM AMPP Desak Bupati Probolinggo Batasi Minimarket di Desa: “Jangan Bunuh Ekonomi Rakyat Kecil!”

    LSM AMPP Desak Bupati Probolinggo Batasi Minimarket di Desa: “Jangan Bunuh Ekonomi Rakyat Kecil!”

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) mendesak Bupati Probolinggo Mohammad Haris untuk segera mengeluarkan kebijakan tegas melarang atau membatasi masuknya jaringan minimarket modern ke wilayah pedesaan.

     

    Ketua LSM AMPP, H. Luthfi Hamid, menilai kehadiran minimarket di desa-desa telah mengancam keberlangsungan ekonomi lokal dan menyingkirkan warung-warung rakyat yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat kecil.

    “Minimarket dengan modal besar dan strategi promosi masif jelas tidak sebanding dengan daya saing warung tradisional. Akibatnya, ekonomi desa bisa mati pelan-pelan. Kami minta Bupati tidak tutup mata,” tegasnya dalam keterangan pers, Sabtu (11/10/2025).

     

    LSM AMPP menilai, perlu adanya regulasi pembatasan jumlah dan jarak minimarket di setiap kecamatan, agar tidak terjadi dominasi pasar oleh perusahaan retail besar.

    “Kalaupun pemerintah tetap memberi izin, harus ada batas tegas, misalnya satu minimarket untuk satu Kecamatan. Jangan sampai setiap tikungan berdiri minimarket baru. Ini bukan pembangunan, tapi pemusnahan ekonomi rakyat,” lanjutnya.

     

    AMPP menegaskan akan mengawal isu ini hingga ke DPRD Kabupaten Probolinggo dan tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi demonstrasi jika tuntutan mereka diabaikan.

     

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.

  • Ucapan Terima Kasih atas Suksesnya Pernikahan Rachel & Rega

    Ucapan Terima Kasih atas Suksesnya Pernikahan Rachel & Rega

     

     

    Keluarga besar Bapak Syahrony Sakti Istione dan Ibu Nur Hikmatus Syaadah, S.E., selaku tuan rumah, menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam atas kehadiran serta doa restu dari seluruh tamu undangan pada acara pernikahan putri mereka, Rachel Tira Lintang Syahrony, dengan Mohammad Rega Dwi Kurniawan, putra dari Bapak Abd. Azis dan Ibu Anisa.

    Acara pernikahan yang digelar pada Jumat, 10 Oktober 2025, bertempat di Dusun Triwungan Barat, SDN Brani Wetan 1, Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh kehangatan. Kehadiran para tamu undangan dari berbagai kalangan menjadikan suasana semakin semarak dan bermakna.

    Dalam pernyataannya, pihak keluarga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung terselenggaranya acara tersebut.

    “Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, tetangga, kerabat, sahabat, dan panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan doa restu bagi kedua mempelai. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu/Saudara sekalian mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT,” . ujar.  syahroni.

    Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Brani Wetan dan segenap pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga acara dapat berjalan dengan sukses dan penuh kebahagiaan.

    Keluarga besar berharap, doa restu yang telah diberikan menjadi berkah bagi kehidupan rumah tangga pasangan Rachel Tira Lintang Syahrony dan Mohammad Rega Dwi Kurniawan, agar senantiasa hidup sakinah, mawaddah, warahmah.

    “Atas segala perhatian, bantuan, dan doa restu, kami sekeluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya” .

     

     

    Hery.

     

     

  • Panitia Resepsi Pernikahan Rachel dan Rega Gelar Briefing Jelang Kehadiran bupati  Probolinggo

    Panitia Resepsi Pernikahan Rachel dan Rega Gelar Briefing Jelang Kehadiran bupati Probolinggo

     

    Menjelang pelaksanaan resepsi pernikahan pasangan Rachel Tira Lintang Syahrony dan Mohammad Rega Dwi, panitia penyelenggara menggelar briefing persiapan pada Jumat, 10/10/2025 .

    Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar, terutama karena resepsi dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Bupati Probolinggo.

    Briefing berlangsung di lokasi acara dan diikuti oleh seluruh panitia dari berbagai seksi, mulai dari penerima tamu, dekorasi, konsumsi, hingga bagian dokumentasi. Ketua panitia, syahroni dalam arahannya, menegaskan pentingnya koordinasi antartim mengingat waktu pelaksanaan yang cukup singkat, yakni pukul 13.00 hingga 16:00 WIB.

    “Kita harus memastikan semuanya siap, terutama dalam hal penyambutan tamu kehormatan dan kelancaran prosesi resepsi. Kehadiran Bupati tentu menjadi kehormatan besar bagi mempelai,” ujar syahroni.

    Selain membahas teknis pelaksanaan, briefing juga menyoroti tata protokol bagi tamu penting, penataan tempat duduk, serta kesiapan petugas keamanan dan konsumsi. Seluruh panitia diminta hadir lebih awal untuk melakukan pengecekan akhir sebelum acara dimulai.

    Dengan koordinasi yang matang, panitia optimistis resepsi pernikahan Rachel Tira Lintang Syahrony dan Mohammad Rega Dwi akan berlangsung khidmat, meriah, dan penuh kesan bagi seluruh tamu undangan.

     

     

    Hery.

     

     

  • Rachel Tira Lintang Syahrony dan Mohammad Rega Dwi Kurniawan Siap Menyatu dalam Ikatan Suci

    Rachel Tira Lintang Syahrony dan Mohammad Rega Dwi Kurniawan Siap Menyatu dalam Ikatan Suci

     

     

     

    Kabar bahagia datang dari dua keluarga besar , di desa brani wetan Kecamatan Maron. dan Besuk. Pasangan muda, Rachel Tira Lintang Syahrony, putri dari Bapak Syahrony Sakti Istione dan Ibu Nur Hikmatus Syaadah, S.E., akan melangsungkan pernikahan dengan Mohammad Rega Dwi Kurniawan, putra dari Bapak Abd. Azis dan Ibu Anisa.

    Acara sakral ini akan diselenggarakan pada:

    📅 Jumat, 10 Oktober 2025

    🕐 Pukul 13.00 s/d 16.00 WIB

    📍 Dusun Triwungan Barat, SDN Brani Wetan 1, Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron

    Kedua mempelai beserta keluarga besar mengundang seluruh Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dan turut memeriahkan hari bahagia mereka. Diharapkan kehadiran para tamu menjadi doa restu dan kebahagiaan tersendiri bagi kedua mempelai.

    Dengan penuh rasa syukur, keluarga besar kedua mempelai menyampaikan terima kasih atas doa dan kehadiran yang diberikan.

     

    Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

     

     

    Hery.

     

     

     

  • Pemerhati Sebut Toko Modern di Desa Ancam Ekonomi Rakyat, Desak Pemkab Bertindak

    Probolinggo, kabarbromo66.com – Gelombang ekspansi gerai waralaba modern yang mulai menembus pelosok-pelosok desa di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo mendapat sorotan tajam dari pemerhati sosial dan ekonomi daerah. Salah seorang pemerhati menilai pemerintah daerah seolah tutup mata terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.

    Menurut pemerhati ekonomi lokal H. Luthfi, keberadaan toko modern di wilayah desa bukan sekadar isu bisnis, melainkan ancaman nyata terhadap denyut ekonomi rakyat kecil.

    “Ketika toko modern berdiri di tengah desa, warung tetangga perlahan mati. Itu bukan kemajuan, tapi kolonialisasi ekonomi gaya baru,” tegasnya, Rabu (8/10/2025).

    H. Luthfi menilai Pemkab Probolinggo gagal menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan terhadap usaha mikro lokal. Ia menduga, longgarnya izin pendirian toko modern terjadi akibat lemahnya pengawasan dan adanya kepentingan tertentu di balik proses perizinan.

    “Kalau izin bisa keluar seenaknya tanpa kajian dampak sosial, berarti ada yang salah di tubuh birokrasi kita. Ini bukan sekadar bisnis, tapi nasib rakyat yang dipertaruhkan,” ujarnya.

    Pemerhati lain juga mengingatkan bahwa ritel modern yang tumbuh tanpa kendali dapat mematikan ekonomi kerakyatan dan menggerus kemandirian desa. Mereka mendesak Bupati Probolinggo segera memberlakukan moratorium izin baru bagi toko berjejaring nasional di kawasan pedesaan.

    “Sudah saatnya pemerintah berpihak pada rakyat kecil, bukan pada pemodal besar,” tandas Achmad.

    Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut.