Kategori: Uncategorized

Probolinggo, kabarbromo66.com – Abd. Wasik, Bendahara SMP Islam Ulul Albab di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pembangunan gedung sekolah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut, terdakwa yang menjabat sebagai bendahara sekolah periode 2019–2024 itu diduga menyalahgunakan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 hingga 2022. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan ruang kelas, MCK lantai 1, serta ruang kelas baru (RKB) lantai 2.

Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan pembangunan gedung tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan dalam proposal bantuan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 22/S/XXI/04/2025 tertanggal 8 April 2025, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp583.153.266,96.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perbuatan terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Persidangan kasus ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang berwenang memeriksa perkara tersebut.

Sidang terdakwa Abd. Wasik dilanjut hari Senin (27/10/1025) dengan agenda pledoii (pembelaan) dari Terdakwa, setelah sebelumnya Terdakwa Abd. Wasik dituntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan. (*)

Probolinggo, kabarbromo66.com – Di balik senyum polosnya, Faisal Akmal Ghafur, siswa kelas IV SDS Al Irsyad Kraksaan, menyimpan semangat luar biasa. Di tengah persaingan ketat lebih dari 42 ribu peserta dari seluruh Indonesia, ia berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali perunggu pada Kompetisi Sains Nalaria Realistik (KSNR) ke-7 Tingkat Nasional yang digelar di Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).

Perjalanan menuju podium nasional bukan hal mudah. Dari puluhan ribu peserta, hanya 21.623 siswa yang lolos ke babak semifinal. Dari sana, 1.871 finalis terbaik berhak melaju ke babak final. Di tahap akhir inilah Faisal harus berpacu dengan waktu, 90 menit untuk menaklukkan 20 soal pilihan ganda, 10 isian singkat, dan 2 uraian sains.

Didampingi Kepala Sekolah Badrus Salam dan dua guru pembimbingnya, Fainani (IPA) serta Indah Lestari (Matematika), Faisal tampil percaya diri.

“Awalnya tidak menyangka bisa menang. Saat nama saya disebut, rasanya seperti mimpi,” kata Faisal yang merupakan putra dari pasangan Abdul Ghafur dan Isnaini Hasanah itu.

Menurut sang guru, Indah Lestari, keberhasilan Faisal tidak lepas dari dukungan keluarga.

“Setiap saran dari guru selalu ditanggapi positif oleh orang tuanya. Mereka menyediakan banyak buku olimpiade dan bacaan sains agar Faisal lebih luas wawasannya,” ujarnya.

Sementara Fainani menilai, Faisal memiliki kemampuan logika dan analisis yang kuat. “Ia tidak sekadar menjawab, tapi bisa menjelaskan alasan di balik setiap jawaban,” tambahnya.

Meski sibuk belajar setiap malam selepas magrib hingga pukul delapan, Faisal tetap meluangkan waktu untuk berenang, hobi yang membantunya menjaga keseimbangan pikiran. Ia bercita-cita menjadi dokter, dan prestasi ini menjadi pijakan awal menuju impiannya. “Saya akan terus ikut lomba sampai bisa meraih medali emas,” ucapnya bersemangat.

Kepala SDS Al Irsyad Kraksaan, Badrus Salam, mengatakan bahwa sekolah memiliki program pembinaan olimpiade khusus untuk siswa berpotensi. “Kami memberikan pelatihan tambahan sepulang sekolah, dengan materi di atas standar kurikulum serta penguatan literasi dan numerasi,” terangnya.

SDS Al Irsyad Kraksaan Buka PPDB 2026/2027

SDS Al Irsyad Kraksaan membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Tahun Pelajaran 2026/2027. Pendaftaran berlangsung 5–8 Januari 2026 di TK–SD Al Irsyad, Jalan Mayjen Sutoyo, Kraksaan.

Sekolah ini berkomitmen mencetak generasi unggul, berkarakter, dan berprestasi seperti Faisal Akmal Ghafur.

Pemerintah Desa Keben, kecamatan gading. mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2025 kepada seluruh santri di tanah air, khususnya para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren dan madrasah di wilayah Kecamatan Gading. Rabu, 22/10/2025.

Kepala Desa Keben, agus . menyampaikan bahwa Hari Santri merupakan momentum penting untuk mengenang peran besar para santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa.

“Santri tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai agama, tetapi juga pilar penting dalam menjaga moral, budaya, dan persatuan bangsa. Semangat santri harus terus hidup di tengah masyarakat,” ujar Kepala Desa.

Pemerintah Desa Keben berharap, momentum Hari Santri Nasional dapat mempererat tali silaturahmi dan memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Selamat Hari Santri Nasional 2025. Santri Hebat, Indonesia Kuat ”

Hery.

Kepala Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Ahmad Taufiq, bersama seluruh perangkat desa menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional tahun 2025 kepada seluruh santri dan masyarakat yang memperingatinya. Rabu, 22/10/2025

Dalam sambutannya, Ahmad Taufiq . menyampaikan bahwa peringatan Hari Santri merupakan momentum penting untuk mengenang perjuangan para ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan serta menegakkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

“Kami atas nama Pemerintah Desa Wangkal mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2025. Semoga semangat juang para santri terus hidup dalam diri generasi muda untuk membangun bangsa dengan nilai-nilai keikhlasan, disiplin, dan cinta tanah air,” ujar Ahmad Taufiq.

Pemerintah Desa Wangkal berharap agar semangat Hari Santri dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus memperkuat pendidikan, keagamaan, dan gotong royong demi kemajuan desa yang lebih baik.

Selamat Hari Santri Nasional 2025!

Jadilah Santri yang Mandiri, Tangguh, dan Berdaya untuk Negeri.

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf terkait ucapannya yang menyinggung soal “menernak LSM dan media” dalam acara pelantikan 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Senin (20/10/2025).

Menurut dr. Mohammad Haris, pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menyamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan insan media dengan hal yang tidak pantas. Ucapan tersebut, tegasnya, ditujukan kepada para pejabat OPD yang selama ini diduga memanfaatkan relasi dengan media dan LSM untuk kepentingan pribadi.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat media dan LSM, saya tegaskan bahwa kata-kata itu tidak bermaksud menyamakan teman-teman dengan apa pun yang negatif. Hubungan kita sudah lama terjalin baik dan penuh persahabatan,” ujar dr. Mohammad Haris dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, maksud sebenarnya adalah sebagai teguran keras dan bentuk peringatan kepada kalangan internal pemerintah daerah agar tidak menjadikan media atau LSM sebagai alat proteksi diri maupun sarana mencari keuntungan pribadi.

“Celetukan itu muncul karena keprihatinan. Ada oknum yang menjalin hubungan tidak sehat demi kepentingan pribadi. Jika kemudian ucapan saya itu menyinggung teman-teman media dan LSM, saya mohon maaf sebesar-besarnya, baik secara pribadi maupun sebagai Bupati Probolinggo,” lanjutnya.

dr. Mohammad Haris menegaskan, dirinya tidak mungkin menyamakan sahabat-sahabat media dan LSM dengan istilah ternak. Ia justru menilai keberadaan media dan LSM selama ini berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan, kritik konstruktif, dan pembangunan daerah.

“Sekali lagi saya mohon maaf. InsyaAllah nanti akan ada tabayun langsung. Saya sering bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman media dan LSM. Semoga klarifikasi ini bisa dipahami dengan baik,” tutupnya. (Red)

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, menanggapi klarifikasi Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, terkait ucapannya tentang “menernak LSM dan media” saat pelantikan pejabat pada Senin (20/10/2025).

Menurut Luthfi Hamid, klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya menjawab substansi masalah dan justru menimbulkan kesan bahwa Bupati berusaha mengalihkan persoalan menjadi sekadar salah paham linguistik.

“Ucapan seorang bupati bukan sekadar celetukan biasa. Apalagi di forum resmi pelantikan pejabat. Kalimat menernak LSM dan media itu mengandung makna merendahkan dan melecehkan fungsi kontrol sosial. Jadi tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf bersyarat,” tegas Luthfi, Senin (20/10/2025) malam.

Ia menilai, jika memang yang dimaksud Gus Haris adalah teguran kepada oknum OPD yang memanfaatkan LSM dan media, maka bahasanya harus jelas diarahkan ke OPD, bukan menyeret nama lembaga secara umum.

“Kalau ada OPD yang main dengan oknum LSM atau wartawan, sebut saja siapa orangnya, jangan malah menstigma seluruh LSM dan media seolah mereka bisa ‘diternak’. Itu bentuk generalisasi yang tidak pantas keluar dari seorang kepala daerah,” ujarnya.

Luthfi menegaskan bahwa LSM dan media adalah dua elemen penting demokrasi yang justru membantu pemerintah menjaga transparansi dan mengoreksi kebijakan publik yang melenceng.

“Kalau LSM dan media diserang secara verbal seperti itu, bagaimana publik akan percaya bahwa pemerintah daerah ini terbuka terhadap kritik? Kami bukan ternak kekuasaan, kami mitra kontrol sosial,” tambahnya dengan nada tegas.

Lebih jauh, Ketua AMPP ini meminta Gus Haris tidak hanya berhenti pada klarifikasi, tapi juga menunjukkan keseriusan membangun hubungan yang sehat dengan media dan LSM.

“Permintaan maaf boleh diterima sebagai etika, tapi jangan berhenti di bibir. Kami ingin lihat tindakan konkret — hentikan praktik OPD yang memang memelihara hubungan transaksional dengan oknum LSM atau media. Itu akar masalah sebenarnya,” tandasnya.

Luthfi menutup dengan mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus berhati-hati dalam berbahasa karena kata-kata bisa mencerminkan cara berpikir terhadap rakyatnya.

“Bahasa adalah cermin moral kekuasaan. Kalau bahasanya merendahkan, maka citra kepemimpinannya pun ikut jatuh,” pungkasnya.

Probolinggo, kabarbromo66.com – Rencana mutasi besar-besaran pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Senin, 20 Oktober 2025, ternyata memunculkan desakan baru. Publik menantang Bupati Muhammad Haris agar tidak hanya berani mengganti pejabat biasa, tapi juga menyentuh jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah (Sekda).

“Kalau Bupati bicara penyegaran dan peningkatan kinerja, ya jangan setengah hati. Sekda itu jantung pemerintahan. Kalau tidak digerakkan, semua kebijakan hanya macet di meja birokrasi,” sindir Ketua LSM AMPP, H. Luthfi Hamid, Minggu (19/10/2025).

Desakan ini muncul karena banyak pihak menilai mutasi tahap pertama dan kedua yang dilakukan Bupati Haris masih aman, tanpa menyentuh lingkar inti kekuasaan. Mereka menilai, evaluasi Sekda menjadi ujian keberanian Bupati dalam menegakkan reformasi birokrasi yang bersih dan profesional.

“Kalau Bupati serius mau bersih-bersih, jangan takut ganti siapa pun. Termasuk Sekda. Jangan cuma pejabat menengah yang dirotasi, sementara pucuknya tetap,” ujar H. Luthfi Hamid yang menyoroti kebijakan mutasi ASN di Probolinggo.

Sebelumnya, Gus Haris, sapaan akrab Bupati, memastikan bahwa mutasi eselon II merupakan bagian dari “penyegaran birokrasi.” Ia juga menyebut akan ada “produk ketiga” alias gelombang mutasi lanjutan.

“Insyaallah besok, eselon II,” kata Gus Haris di dalam keterangannya. “Tunggu tanggal mainnya,” tambahnya.

Namun, publik kini menantikan, apakah “produk ketiga” yang dijanjikan Bupati benar-benar berani menyentuh jabatan tinggi yang selama ini dianggap “kebal mutasi”?.

Jika tidak, mutasi yang digadang-gadang sebagai bentuk penyegaran itu bisa saja dinilai sekadar kosmetik politik, bukan pembenahan birokrasi yang sesungguhnya. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, menanggapi pernyataan Ketua KONI Kabupaten Probolinggo, H. Zainul Hasan, terkait penyusutan anggaran dan keterlambatan realisasi reward atlet berprestasi.

Menurut Luthfi, penjelasan KONI di media belum menyentuh persoalan pokok yang selama ini menjadi sorotan publik, yakni transparansi penggunaan dana hibah dan pertanggungjawaban keuangan yang detail terhadap 34 cabang olahraga (cabor).

“Yang kami pertanyakan bukan sekadar angka Rp 4 miliar atau Rp 4,5 miliar, tapi bagaimana dana itu dibagi, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Publik berhak tahu berapa dana operasional KONI, berapa persen yang disalurkan ke masing-masing cabor, dan berapa yang digunakan untuk kegiatan internal KONI,” tegas Luthfi, Sabtu (18/10/2025).

Luthfi juga menyoroti pernyataan KONI yang menyebut seluruh anggaran telah dikelola secara transparan, namun tanpa disertai data rinci atau publikasi resmi melalui media maupun situs resmi KONI.

“Kalau benar transparan, tunjukkan realisasinya secara terbuka. Publikasikan laporan keuangan secara periodik, bukan hanya klarifikasi sepihak melalui media. Masyarakat ingin bukti, bukan janji,” ujarnya.

Selain itu, keterlambatan pencairan reward atlet Porprov Jatim 2025 juga menjadi catatan serius. Menurut Luthfi, meskipun KONI berdalih bahwa reward adalah kewenangan Pemkab Probolinggo, KONI tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak atlet yang telah berjuang membawa nama daerah.

“KONI jangan sekadar jadi perantara antara atlet dan Pemkab. Mereka harus memperjuangkan hak-hak atlet. Jangan sampai para atlet yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Probolinggo justru merasa diabaikan,” tambahnya.

Luthfi mendesak Inspektorat Kabupaten Probolinggo untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah KONI tahun 2024 – 2025, guna memastikan tidak ada penyimpangan atau penggunaan yang tidak sesuai peruntukan.

“AMPP akan terus mengawal isu ini sampai ada transparansi nyata. Uang hibah itu uang rakyat, dan setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Disisi lain, Ketua KONI Kabupaten Probolinggo, H. Zainul Hasan, didalam keterangannya membantah kabar bahwa pihaknya menerima dana hibah Rp 4,5 miliar dari Pemkab Probolinggo. Ia menegaskan, anggaran yang diterima tahun 2025 hanya Rp 4 miliar, sesuai kebijakan efisiensi anggaran.

Zainul memastikan dana tersebut dikelola transparan dan didistribusikan ke 34 cabang olahraga, meski mengalami pengurangan antara Rp 5–10 juta per cabor. Ia juga menegaskan, reward atlet belum cair karena merupakan kewenangan Pemkab, bukan KONI. (*)

Probolinggo, kabarbromo66.com – Suhu politik birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali menghangat. Di tengah isu perombakan besar-besaran pejabat eselon II, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang dijabat Ugas Irwanto, tak lepas dari diskusi publik. Tetap bertahan atau justru terseret arus mutasi?.

Ketegangan birokrasi ini mencuat setelah beredarnya undangan resmi acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang ditandatangani langsung oleh Sekda atas nama Bupati Probolinggo, bernomor: 400.14.1.1/293/426.51/2025, tertanggal 18 Oktober 2025. Dalam undangan tertulis pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan akan dilaksanakan pada Senin, 20 Oktober 2025, di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, pukul 08.30 Wib.

Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri berpendapat, mutasi atau rotasi jabatan merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun sepertinya, akan ada penataan ulang kekuatan birokrasi di Pemkab Probolinggo. Bukan hanya karena pergeseran posisi yang dinilai strategis, tetapi juga karena sejumlah nama besar di lingkaran pemerintahan daerah kemungkinan akan diganti.

“Beberapa posisi strategis sepertinya akan digeser. Terutama yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan pimpinan baru. Sekda memang menandatangani undangan, tapi belum tentu posisinya aman. Dalam birokrasi, yang tampak mengendalikan belum tentu tidak dikendalikan,” tegasnya, pada Sabtu (18/10/2025).

Ia melanjutkan, jabatan eselon II di pemerintah daerah merupakan posisi puncak di perangkat daerah. Sekda sendiri termasuk pejabat eselon II. Dalam struktur birokrasi, Sekda memiliki peran sentral, menjadi penghubung utama antara kepala daerah dengan seluruh perangkat organisasi pemerintah.

“Langkah mutasi ini menimbulkan berbagai tafsir. Ada yang menyebut sebagai langkah penyegaran organisasi, namun tak sedikit pula yang menilainya sebagai “pembersihan politik” terhadap beberapa pihak yang dianggap kurang loyal pada kepemimpinan saat ini. Terlepas dari penilaian itu, saya berharap agar mutasi saat ini menitikberatkan pada meritokrasi,” pungkasnya. (*)

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Ribuan santri di Kabupaten Probolinggo dijadwalkan turun ke jalan pada Minggu, 19 Oktober 2025, dalam aksi damai menolak tayangan salah satu program di Trans7 yang dianggap melecehkan martabat pesantren dan para kiai.

Gerakan tersebut digalang oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Probolinggo, dengan dukungan sejumlah organisasi alumni pesantren, di antaranya HIMASAL (Himpunan Alumni Santri Lirboyo), TANASZAHA Genggong, Alumni Nurul Jadid Paiton, dan Alumni Nurul Kodim Kalikajar.

Aksi akan dimulai dari Lapangan Pajarakan dan berakhir di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat dan publik luas.

Menurut rencana, peserta akan menyerukan tuntutan permintaan maaf terbuka dari pihak Trans7 dan pemilik jaringan tersebut, Chairul Tanjung, atas penayangan program Expose Unsensored yang dinilai mencederai nilai-nilai kesantrian dan pesantren.

Ketua HIMASAL, KH Mohammad Hasan Nauval, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk kemarahan, melainkan ekspresi moral dari kalangan pesantren.

“Kami ingin menjaga marwah pesantren. Aksi ini damai, beradab, dan tidak boleh ditunggangi kepentingan apa pun. Kami hanya meminta keadilan moral agar lembaga penyiaran menghormati nilai-nilai agama,” ujarnya.

Selain menuntut permintaan maaf, peserta juga mendesak agar tim produksi dan pengisi acara tayangan itu diungkap ke publik untuk mempertanggungjawabkan isi siaran yang menimbulkan kegaduhan di kalangan santri.

Gelombang aksi serupa sebelumnya juga muncul di beberapa daerah lain di Jawa Timur, menandakan bahwa keresahan ini tidak bersifat lokal, melainkan menyangkut harga diri komunitas pesantren secara nasional.

FKPP menegaskan bahwa seluruh peserta telah diimbau untuk menjaga ketertiban dan menghindari provokasi selama aksi berlangsung.

“Santri punya tradisi damai dan santun. Itulah yang akan kami tunjukkan kepada masyarakat,” tambah KH Hasan.

Aksi tersebut menjadi simbol perlawanan moral terhadap konten televisi yang dinilai semakin jauh dari etika penyiaran dan kearifan lokal pesantren.

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, menanggapi pernyataan Ketua KONI Kabupaten Probolinggo, H. Zainul Hasan, yang menyebut pengelolaan anggaran olahraga sebesar Rp4 miliar sudah dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.

Menurut H. Luthfi, klaim tersebut belum bisa dibenarkan tanpa adanya audit dan keterbukaan data publik secara faktual.

“Transparan itu bukan sekadar pernyataan di media. Transparansi harus dibuktikan dengan publikasi laporan keuangan secara rinci dan dapat diakses masyarakat. Selama itu belum dilakukan, klaim tersebut patut dipertanyakan,” tegasnya, Sabtu (18/10/2025).

Ia menilai, pemotongan dana pembinaan kepada 34 cabang olahraga (cabor) tanpa mekanisme musyawarah terbuka menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pelatih dan atlet.

“Kalau efisiensi dijadikan alasan, maka harus dijelaskan secara detail dasar efisiensinya. Jangan sampai justru terjadi ketidakadilan antar-cabor yang bertentangan dengan prinsip pembinaan prestasi,” imbuhnya.

Selain itu, AMPP juga menyoroti keterlambatan pemberian reward bagi atlet berprestasi sebesar Rp1,56 miliar yang hingga kini belum terealisasi.

“KONI dan Pemkab jangan saling lempar tanggung jawab. Atlet adalah ujung tombak prestasi daerah, jangan dikecewakan dengan janji yang tak kunjung ditepati,” tandas Luthfi.

LSM AMPP, lanjutnya, akan mengajukan permohonan resmi kepada Inspektorat Daerah dan BPKP Jawa Timur untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana publik benar-benar digunakan untuk peningkatan prestasi, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, LSM AMPP berharap tidak ada lagi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah olahraga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keolahragaan bisa kembali pulih.