Beda Gaya Lumajang dan Probolinggo Sikapi Persoalan Dapur Makan Bergizi Gratis

Ilustrasi

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur mulai menghadapi tantangan operasional yang tidak ringan. Dalam sepekan terakhir, dua daerah bertetangga -Lumajang dan Probolinggo- menjadi sorotan publik setelah muncul persoalan teknis dan kualitas pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah masing-masing.

Meski sama-sama berhadapan dengan masalah yang berdampak pada masyarakat, langkah yang ditempuh pemerintah kedua daerah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Di Lumajang, Bupati Indah Amperawati mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional SPPG milik Yayasan ODA Masa Depan Utama di Desa Labruk Lor pada Kamis (5/3). Keputusan tersebut diambil setelah warga mengeluhkan bau limbah menyengat yang diduga mencemari lingkungan sekitar dan memunculkan kekhawatiran adanya kontaminasi pada sumur bor milik masyarakat.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah menegaskan bahwa penutupan dilakukan karena pihak pengelola dinilai tidak menindaklanjuti sejumlah saran perbaikan yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tegas itu diperlukan agar program MBG tetap berjalan dengan standar kesehatan dan lingkungan yang layak.

“Kami sudah memberikan saran perbaikan, tetapi tidak dilaksanakan. Karena itu operasional kami hentikan sementara agar program MBG berjalan maksimal dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya. Operasional dapur MBG tersebut baru akan diizinkan kembali setelah sistem pengolahan limbah dinyatakan memenuhi standar sanitasi.

Sementara itu di Kabupaten Probolinggo, penanganan persoalan dilakukan melalui mekanisme koordinasi Satgas MBG daerah. Kasus yang menjadi perhatian terjadi di Kecamatan Pakuniran setelah ditemukan makanan berulat dalam menu MBG yang dibagikan kepada penerima manfaat.

Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menjelaskan bahwa setiap temuan di lapangan telah dilaporkan secara berjenjang kepada Satgas MBG tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi sumber masalah serta memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan.

“Setiap kejadian sudah kami laporkan ke Satgas MBG Provinsi. Tidak ada yang kami tutupi. Semua kami sampaikan sesuai fakta di lapangan sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.

Perbedaan pendekatan antara kedua daerah tersebut terlihat cukup jelas. Di Lumajang, penanganan persoalan dilakukan secara langsung oleh kepala daerah dengan tindakan tegas berupa penghentian operasional dapur MBG hingga standar lingkungan terpenuhi. Sementara di Probolinggo, langkah yang diambil lebih menitikberatkan pada mekanisme administratif dan koordinatif melalui satgas serta jalur pelaporan berjenjang ke tingkat provinsi.

Munculnya kasus di Pakuniran juga membuat publik menanti sejauh mana keterlibatan langsung kepala daerah dalam mengawal program nasional ini. Mengingat program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan anak sekolah dan ibu hamil, pengawasan kualitas makanan serta standar sanitasi dapur menjadi faktor yang sangat krusial.

Pengalaman Lumajang dan Probolinggo memberikan pelajaran penting bagi daerah lain. Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada distribusi makanan, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur pengelolaan limbah, standar higienitas dapur, serta sistem pengawasan mutu pangan yang ketat dan konsisten. (Red)