Aliansi L3GAM Ajukan Audiensi ke Perumdam Bayuangga, Soroti Tata Kelola dan Isu Integritas Internal

PROBOLINGGO – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi L3GAM secara resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Direktur Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo. Langkah ini dilakukan guna meminta klarifikasi serta memperoleh informasi mendalam terkait manajemen dan tata kelola perusahaan daerah tersebut.

Baca Juga

3 bulan  lalu

DPC Perhimpunan Al Irsyad Kraksaan Gelar Khitan Massal di SDS Al Irsyad

171 Redaksi Satu

Permohonan audiensi tersebut tertuang dalam surat bernomor 0015/L3GAM/IV/2026 tertanggal April 2026. Aliansi L3GAM yang terdiri dari LPLH TN, Libas’88, LIN, G-APKM, AMPP, dan Madas Nusantara menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya yang bergerak di sektor pelayanan publik.

Dasar Hukum dan Dorongan Transparansi

Dalam suratnya, aliansi mencantumkan sedikitnya delapan dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta sejumlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Wali Kota yang mengatur pengelolaan BUMD dan sistem penyediaan air minum.

Aliansi menilai, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good governance). Audiensi ini juga bertujuan memastikan bahwa pengelolaan Perumdam Bayuangga berjalan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Selain itu, aliansi mendorong agar seluruh organ perusahaan diisi oleh sumber daya manusia yang memenuhi standar integritas, kompetensi, dan profesionalisme.

Isu Integritas Internal Jadi Sorotan

Salah satu poin krusial dalam permohonan audiensi tersebut adalah adanya isu yang berkembang terkait komposisi personel di internal Perumdam Bayuangga. Aliansi L3GAM menyoroti dugaan keberadaan anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang disebut-sebut merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

“Kami meragukan integritas perusahaan apabila isu tersebut benar adanya. Hal ini perlu segera diklarifikasi demi menjaga kredibilitas dan kinerja Perumdam,” demikian pernyataan dalam surat aliansi.

Ketua LPLH TN Probolinggo, Didit Laksana, juga mengungkapkan adanya dugaan lain yang perlu mendapat perhatian.

“Tidak hanya soal integritas anggota SPI, kami juga menemukan adanya salah satu personel di bagian Humas yang perlu dipertanyakan terkait kapasitas, kinerja, serta kesesuaian dengan syarat rekrutmen,” ujarnya.

Menunggu Respons Resmi

Hingga berita ini diterbitkan, surat permohonan audiensi tersebut telah diterima oleh pihak Perumdam Bayuangga, sebagaimana dibuktikan dengan adanya stempel resmi pada dokumen.

Aliansi L3GAM bersama masyarakat kini menunggu jadwal audiensi dari pihak Perumdam guna mendapatkan kejelasan atas berbagai isu yang berkembang. Klarifikasi tersebut dinilai penting demi menjaga kepercayaan publik serta menjamin kualitas pelayanan air bersih di Kota Probolinggo.

Tim .