Ketua LSM AMPP Bantah Klaim Transparansi KONI Probolinggo: “Publik Perlu Audit Independen!”

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, menanggapi pernyataan Ketua KONI Kabupaten Probolinggo, H. Zainul Hasan, yang menyebut pengelolaan anggaran olahraga sebesar Rp4 miliar sudah dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.

Menurut H. Luthfi, klaim tersebut belum bisa dibenarkan tanpa adanya audit dan keterbukaan data publik secara faktual.

Baca Juga

2 bulan  lalu

LSM AMPP Dukung Langkah Satpol PP Tertibkan Gudang Tembakau di Paiton  

68 Redaksi Satu

“Transparan itu bukan sekadar pernyataan di media. Transparansi harus dibuktikan dengan publikasi laporan keuangan secara rinci dan dapat diakses masyarakat. Selama itu belum dilakukan, klaim tersebut patut dipertanyakan,” tegasnya, Sabtu (18/10/2025).

Ia menilai, pemotongan dana pembinaan kepada 34 cabang olahraga (cabor) tanpa mekanisme musyawarah terbuka menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pelatih dan atlet.

“Kalau efisiensi dijadikan alasan, maka harus dijelaskan secara detail dasar efisiensinya. Jangan sampai justru terjadi ketidakadilan antar-cabor yang bertentangan dengan prinsip pembinaan prestasi,” imbuhnya.

Selain itu, AMPP juga menyoroti keterlambatan pemberian reward bagi atlet berprestasi sebesar Rp1,56 miliar yang hingga kini belum terealisasi.

“KONI dan Pemkab jangan saling lempar tanggung jawab. Atlet adalah ujung tombak prestasi daerah, jangan dikecewakan dengan janji yang tak kunjung ditepati,” tandas Luthfi.

LSM AMPP, lanjutnya, akan mengajukan permohonan resmi kepada Inspektorat Daerah dan BPKP Jawa Timur untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana publik benar-benar digunakan untuk peningkatan prestasi, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, LSM AMPP berharap tidak ada lagi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah olahraga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keolahragaan bisa kembali pulih.