Ketua LSM AMPP Nilai Narasi Seven Lakes Festival Sarat Pencitraan, Minim Substansi Pemberdayaan Masyarakat

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, melontarkan kritik tajam terhadap kunjungan Bupati dr. Mohammad Haris (Gus Haris) dalam peninjauan jalur Seven Lakes Festival 2025 di Kecamatan Tiris, Rabu (15/10/2025).

Menurut Luthfi, itu terlalu beraroma pencitraan personal dan minim muatan kritis tentang esensi kegiatan maupun kesiapan masyarakat di lapangan.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Mubes XI Pemuda Pancasila: H. Samiran Bawa Semangat Persatuan dari Probolinggo

84 Redaksi Satu

“Yang kita butuhkan bukan parade foto pejabat berjalan di hutan, tapi data konkret: berapa warga yang dilibatkan, apa dampak ekonomi langsung bagi penduduk sekitar dan siapa yang mengelola potensi wisata ini,” tegas Luthfi, Kamis (17/10/2025).

Ia menilai kehadiran para pejabat seperti Bupati, Ketua TP PKK, DPRD, dan pejabat OPD, sementara substansi pemberdayaan masyarakat justru tidak dijelaskan dengan gamblang.

“Kalimat seperti ‘masyarakat antusias’ dan ‘warga siap menyambut wisatawan’ itu hanya slogan. Tanpa rencana konkret, itu bukan pemberdayaan, tapi hanya seremonial,” ujarnya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Diamnya Bupati Probolinggo Disorot: Pansel Diduga Langgar Permen PUPR, Merit System Dipertanyakan

75 Redaksi Satu

Luthfi juga mempertanyakan konsistensi Pemkab dalam menjadikan Tiris–Krucil sebagai kawasan wisata berbasis alam berkelanjutan. Ia menuding bahwa proyek-proyek wisata serupa di tahun-tahun sebelumnya sering kali gagal berkelanjutan karena lemahnya pelibatan masyarakat lokal dan tidak adanya keberpihakan anggaran.

Kita sudah sering lihat pola yang sama: festival megah, baliho besar, tapi setelah acara selesai, warga kembali ke rutinitas tanpa perubahan. Pemerintah seolah-olah lupa kalau tujuan wisata bukan sekadar event tahunan, tapi membangun ekonomi rakyat,” tutur Ketua AMPP itu.

Lebih jauh, Luthfi menyoroti lemahnya fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) yang seharusnya berperan aktif menggandeng komunitas pemuda dan UMKM lokal.

“Jangan cuma minta ASN ikut memviralkan event. Yang harus viral itu partisipasi warga, bukan sekadar konten seremonial pejabat di media sosial,” tambahnya.

Sebagai penutup, Luthfi mendesak agar Pemkab Probolinggo membuka data transparan terkait anggaran penyelenggaraan Seven Lakes Festival 2025 serta melibatkan elemen masyarakat sipil dalam proses evaluasi dan pelaksanaan kegiatan.

“Transparansi itu penting. Rakyat berhak tahu berapa besar anggaran yang digelontorkan, siapa yang mengerjakan, dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Kalau semua hanya dikemas dalam berita manis tanpa kejelasan, itu bukan pembangunan, tapi kosmetika politik,” pungkasnya.