Mudasir: Merdeka tapi Bingung, Ketika Rakyat Gelisah di HUT ke-80 RI
Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 2025 tidak hanya diwarnai semarak perayaan rakyat. Di sisi lain, muncul pula gonjang-ganjing kebijakan dan dinamika politik yang memantik sorotan publik.
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang beban gaji guru, yang disampaikannya dengan kalimat, “Masa iya pemerintah semua yang menanggung?” memicu perbincangan. Sementara itu, kebijakan abolisi terhadap Tom Trikasih Lembong dengan alasan kondusivitas peringatan kemerdekaan, serta pemberian amnesti kepada Hasto yang didukung sebagian kalangan, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Fenomena lain juga hadir, mulai dari polemik RKUHAP, penulisan ulang sejarah yang belum tuntas disosialisasikan, hingga beban pajak daerah yang dirasakan semakin menekan masyarakat kecil. Semua itu seakan mengaburkan pemandangan indah kibaran Sang Merah Putih di gang-gang desa maupun di jalan-jalan perkotaan.
Tidak sedikit warga kemudian meluapkan kebingungannya melalui ekspresi simbolik, misalnya pengibaran bendera hitam bergambar tokoh kartun One Piece di bawah Sang Saka. Aparat sempat turun tangan menindaklanjuti fenomena ini, meski publik menilai ekspresi masyarakat tidak semestinya menjadi fokus utama.
Pertanyaan yang muncul: mengapa ekspresi masyarakat yang justru diulik, bukan kesengsaraan, kemiskinan, dan penderitaan mereka?
Sejatinya, negara harus terusik ketika rakyat menangis karena kemiskinan, ketika jutaan pemuda berebut lapangan kerja, dan ketika warga kecil merasa tidak memperoleh keadilan hukum.
Pada momentum kemerdekaan ini, publik pun berharap jawaban: pemerintah dipilih untuk berkuasa, atau untuk bekerja?
📍 Tentang Penulis
Mudasir adalah mantan Presiden Mahasiswa UNZAH Genggong dan aktivis PMII asal Probolinggo. Ia baru saja menyelesaikan sidang jurnal pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar