kabarbromo66.com

Tag: #KomisiVIII

  • Buktikan Komitmen, Dini Rahmania Kawal Tuntas Pencairan TPP Guru Madrasah Probolinggo yang Tertahan 8 Tahun

    Buktikan Komitmen, Dini Rahmania Kawal Tuntas Pencairan TPP Guru Madrasah Probolinggo yang Tertahan 8 Tahun

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Dini Rahmania, membuktikan kinerjanya sebagai penyambung lidah rakyat. Setelah menanti selama hampir delapan tahun, sebanyak 255 guru madrasah non-ASN di Kabupaten Probolinggo akhirnya menerima pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPP) terutang periode 2018-2019.

    ​Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi yang dibawa ke Senayan tidak sekadar menjadi catatan, melainkan membuahkan hasil konkret bagi kesejahteraan tenaga pendidik.

    ​Cairnya hak para guru ini tidak lepas dari desakan intensif yang dilakukan Dini Rahmania. Sebagai mitra kerja Kementerian Agama, Dini secara konsisten membawa persoalan “tunggakan” hak guru ini dalam rapat-rapat kerja di DPR RI hingga menyampaikannya langsung kepada Menteri Agama.

    ​”Ini bukan soal bantuan sosial, ini adalah hak murni para guru yang sudah menunaikan kewajibannya namun terabaikan selama bertahun-tahun. Alhamdulillah, perjuangan ini membuahkan hasil,” ujar Dini Rahmania saat dikonfirmasi.

    ​Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Probolinggo, Yunanisa, mengaku sangat bersyukur atas pengawalan ketat yang dilakukan Dini. Menurutnya, sosok Dini adalah representasi wakil rakyat yang benar-benar hadir di tengah kesulitan konstituennya.

    ​”Kami benar-benar merasakan punya wakil rakyat di Senayan. Terima kasih Ibu Dini sudah memperjuangkan kami. Setelah 7-8 tahun menunggu, akhirnya hak kami cair,” ungkap Yunanisa dengan haru.

    ​Janji Kawal 80 Guru yang Masih Tersisa

    ​Meski sebagian besar sudah menerima haknya, Dini Rahmania menegaskan bahwa tugasnya belum usai. Diketahui, masih ada sekitar 80 guru madrasah di wilayah tersebut yang pembayaran TPP-nya masih dalam proses atau belum cair.

    ​Dini memastikan tidak akan berhenti hingga guru terakhir menerima hak mereka secara utuh tanpa kecuali.

    ​”Bagi bapak dan ibu guru yang belum cair, saya sampaikan: saya tidak akan tinggal diam. Saya akan kawal terus prosesnya di kementerian hingga semuanya mendapatkan hak yang sama. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tegas politisi perempuan ini.

    ​Para guru berharap langkah progresif Dini Rahmania ini menjadi momentum perbaikan tata kelola kesejahteraan guru madrasah di Indonesia, khususnya di Probolinggo.

    ​”Kami mohon agar teman-teman kami yang belum cair juga diperjuangkan sampai tuntas. Kami percaya Ibu Dini bisa mengawal ini sampai akhir,” pungkas Yunanisa. (Redaksi)

     

  • Dini Rahmania: Menjaga Marwah Ekonomi lewat Denyut Pasar Rakyat

    Foto: Dini Rahmania

    PROBOLINGGO, kabarbromo66.com — Di tengah gempuran digitalisasi dan maraknya pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional tetap menjadi benteng terakhir ekonomi kerakyatan. Menyadari krusialnya peran tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, melakukan langkah konkret dengan turun langsung ke tengah masyarakat guna mengampanyekan gerakan belanja di pasar rakyat.

    ​Selama tiga hari berturut-turut, 27–29 April 2026, Dini menyambangi tiga titik nadi ekonomi di Kabupaten Probolinggo, yakni Pasar Besuk, Pasar Sukapura, dan Pasar Leces. Tidak sekadar berkunjung, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini membaur bersama ratusan warga dan simpatisan untuk berbelanja kebutuhan pokok, menciptakan interaksi langsung yang hangat dengan para pedagang kecil.

    ​Esensi Ekonomi Kerakyatan

    ​Bagi Dini Rahmania, pasar tradisional bukan sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan sebuah ekosistem sosial di mana solidaritas antarwarga dipertaruhkan. Ia menegaskan bahwa setiap transaksi di pasar rakyat memiliki efek domino yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

    ​“Belanja di pasar rakyat adalah bentuk dukungan nyata antarsesama rakyat. Yang berjualan rakyat, yang membeli juga rakyat. Di situlah ekonomi kerakyatan hidup dan bergerak,” ujar Dini di sela-sela kegiatannya.

    ​Narasi “dari rakyat untuk rakyat” ini menjadi pesan sentral dalam kunjungannya. Dini menekankan bahwa dengan membiasakan diri berbelanja di pasar, masyarakat secara kolektif sedang memperkuat fondasi ekonomi nasional dari level yang paling dasar.

    ​Transformasi dan Tantangan Lapangan

    ​Dalam pengamatannya di lapangan, Dini melihat adanya perkembangan positif terkait wajah pasar tradisional saat ini. Beberapa pasar yang dikunjungi menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek sanitasi dan penataan ruang. Area los yang lebih tertata dan sirkulasi udara yang membaik dinilai menjadi faktor penentu agar masyarakat, terutama generasi muda, kembali melirik pasar tradisional.

    ​Meski demikian, Dini tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih membayangi. Ia mencatat bahwa aspek kenyamanan fisik, seperti revitalisasi atap dan perbaikan sistem drainase di beberapa titik, masih memerlukan perhatian serius. Baginya, kebersihan dan kenyamanan pasar adalah syarat mutlak agar pedagang kecil mampu bersaing dengan ritel modern yang menawarkan fasilitas lebih mapan.

    ​Komitmen Berkelanjutan

    ​Aksi belanja bareng ini bukanlah agenda tunggal yang bersifat seremonial. Ke depan, Dini Rahmania berkomitmen untuk memperluas jangkauan gerakan ini ke wilayah Kota Probolinggo serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memastikan UMKM dan pedagang kecil tetap memiliki daya hidup.

    ​Dengan menjaga “denyut” pasar tradisional tetap berdetak kencang, Dini berharap ekonomi masyarakat bawah mampu bertahan dan bertumbuh di tengah dinamika ekonomi global yang kian menantang. Melalui gerakan ini, Dini Rahmania mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali ke pasar, bukan sekadar untuk bertransaksi, tetapi untuk merawat kedaulatan ekonomi bangsa yang bermula dari lapak-lapak sederhana. (Redaksi)

     

  • Kritik NasDem Terkait Wacana ‘War Tiket’ Haji: Dini Rahmania Tekankan Aspek Keadilan

    Foto: Dini Rahmania

    ​PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, memberikan catatan kritis terkait munculnya wacana sistem “war tiket” untuk keberangkatan haji. Menurutnya, skema tersebut berisiko menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi jutaan calon jemaah yang sudah bertahun-tahun berada dalam daftar tunggu resmi.

    ​Dini menegaskan bahwa kebijakan yang muncul secara mendadak ini belum memiliki kejelasan teknis. Ia khawatir hak jemaah yang telah mengantre lama akan terabaikan jika sistem ini diterapkan tanpa kajian matang.

    ​”Sangat tidak adil jika jemaah yang sudah sabar menunggu bertahun-tahun harus bersaing lagi dengan sistem ‘war’. Saat ini, terdapat sekitar 5,2 juta orang dalam daftar tunggu dengan masa antrean mencapai 26 tahun. Hak mereka tidak boleh terganggu,” ujar Dini saat berada di Kraksaan, Sabtu (11/4).

    ​Menyikapi isu ini, Komisi VIII DPR RI berencana segera memanggil pihak kementerian terkait untuk meminta klarifikasi mendalam. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan antara lain: Transparansi Skema: Bagaimana teknis pelaksanaan “war tiket” tersebut di lapangan; ​Perlindungan Kuota: Memastikan jemaah reguler tetap berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan; ​Negosiasi Kuota: Mendorong pemerintah agar berupaya mendapatkan kuota tambahan dari Arab Saudi jika kebijakan baru ini tetap ingin dijalankan.

    ​Legislator asal Dapil Jawa Timur II (Pasuruan-Probolinggo) ini berharap pemerintah lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan strategis. Ia menekankan bahwa prioritas utama harus tetap pada perlindungan hak-hak jemaah yang sudah terdaftar secara resmi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sistem baru tersebut. (Red)